MinyaKita Curang! PKB Desak Pemerintah Cabut Izin Produsen Nakal

AKTUALITAS.ID – Temuan Menteri Pertanian Amran Sulaiman terkait minyak goreng MinyaKita yang tidak sesuai takaran memicu reaksi keras dari anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKB, Nasim Khan. Ia mendesak pemerintah dan kepolisian untuk mengusut tuntas kasus penipuan ini dan mencabut izin usaha produsen yang terbukti melanggar.

“Ini penipuan dan pelanggaran serius. MinyaKita yang seharusnya solusi membantu masyarakat untuk mendapatkan minyak goreng dengan harga terjangkau, tapi malah ada penipuan seperti ini. Pemerintah dan kepolisian harus usut tuntas dan sampaikan ke masyarakat. Jika ada pelanggaran yang dilakukan oleh produsen, jangan ragu untuk cabut ijin usaha agar,” kata Nasim dalam keterangannya, Senin (10/3/2025).

Nasim mendesak agar pemerintah dan kepolisian bertindak cepat dalam mengusut tuntas penjualan MinyaKita yang tidak sesuai takaran. Menurutnya, semua pihak yang terlibat dalam penipuan ini harus segera ditangkap.

“Harus cari tahu kenapa bisa terjadi perbedaan antara jumlah yang tertera dengan isinya. Kepolisian juga harus tahu sudah sejak kapan penipuan ini dilakukan,” ujarnya.

Ia juga mempertanyakan lemahnya pengawasan terhadap isi dan kualitas MinyaKita. Seharusnya, pengawasan dan evaluasi berkala dilakukan terhadap minyak goreng kemasan MinyaKita, yang merupakan produk subsidi pemerintah.

“Kalau sudah ada penyelewengan seperti ini, siapa yang akan bertanggungjawab? Padahal kalau ada evaluasi atau pengawasan, penipuan ini bisa dicegah,” katanya.

Nasim menegaskan bahwa penipuan isi MinyaKita ini bertentangan dengan semangat pemerintah yang ingin membantu masyarakat mendapatkan minyak goreng dengan harga terjangkau. Ia juga menyoroti masalah harga MinyaKita yang belum turun sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).

“Harga MinyaKita belum turun sesuai HET lalu ditambah lagi jumlahnya tidak sesuai dengan yang tertera. Jangan sampai ini berlarut-larut,” tambahnya.

Untuk mencegah penyelewengan distribusi dan penjualan MinyaKita, Nasim meminta pemerintah memperketat jalur distribusi penjualan. Ia menekankan pentingnya pengetatan jalur distribusi agar harga MinyaKita stabil sesuai HET dan tidak ada penyelewengan.

“MinyaKita ini adalah salah satu solusi untuk memastikan kebutuhan masyarakat menengah bawah terpenuhi. Kalau terus dipermainkan dan diselewengkan seperti ini bisa memicu distrust publik kepada pemerintah,” pungkasnya. (Mun/Yan Kusuma)