Waka MPR Tegaskan Jangan Korbankan Regenerasi ASN Demi Perpanjangan Usia Pensiun

AKTUALITAS.ID – Polemik wacana perpanjangan usia pensiun Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga 70 tahun menuai tanggapan dari Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno. Meski pengalaman dan pendidikan ASN menjadi pertimbangan penting, Eddy menegaskan regenerasi pegawai dan jenjang karier tidak boleh terabaikan.

“Jangan sampai ada pegawai muda dengan pendidikan yang memadai, memiliki pengalaman yang juga panjang namun kariernya tertahan karena tidak dijalankan sistem regenerasi yang tepat,” ujar Eddy dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (28/5/2025).

Eddy menekankan prioritas saat ini adalah manajemen sumber daya manusia (SDM) untuk meningkatkan kualitas ASN secara keseluruhan. Menurut Doktor Ilmu Politik UI ini, pembenahan persoalan regenerasi birokrasi akan memberikan dampak yang lebih besar pada kebijakan pemerintahan dan layanan publik.

“Sistem jenjang karir dan jabatan harus dipersiapkan dengan baik. Mereka yang memiliki pengalaman panjang, kemampuan top manajemen yang berkualitas mungkin bisa diperpanjang pensiunnya sesuai kebutuhan,” jelasnya.

Namun, Eddy juga mengingatkan ASN muda dengan kemampuan, pengalaman, dan pendidikan yang mumpuni harus ditempatkan sesuai kemampuannya agar dapat meningkatkan kinerja pelayanan publik. “Kementerian Reformasi Birokrasi lahir dari kebutuhan kita untuk memastikan manajemen birokrasi yang efektif, efisien dan memberikan dampak pada kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik. Saatnya kita kembali pada cita-cita reformasi birokrasi itu,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Eddy mendesak pemerintah daerah dan kementerian terkait untuk terus berupaya membenahi rekrutmen ASN agar sesuai dengan kebutuhan. Ia berharap, ke depan, standar kerja dan profesionalitas dapat ditingkatkan melalui rekrutmen yang terarah, sesuai kebutuhan, dan transparan, tanpa adanya isu “titipan”.

“Kalau pembenahan di sisi rekrutmen dan regenerasi jenjang karir sudah dilakukan, maka persoalan usia pensiun ASN tidak akan jadi masalah, karena dampaknya juga terasa bagi masyarakat,” pungkas Eddy. Ini menunjukkan fokus utama adalah pada peningkatan kualitas dan efisiensi birokrasi demi pelayanan publik yang lebih baik. (Ari Wibowo/Mun)