Inflasi Naik, Kemendagri Soroti Kinerja Pemda: Evaluasi Total Diperlukan

AKTUALITAS.ID – Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Sekjen Kemendagri), Tomsi Tohir, meminta para kepala daerah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja dinas di lingkungan pemerintah daerah (Pemda) dalam mengendalikan inflasi. Hal ini disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (14/7/2025).

“Saya minta tolong kepada teman-teman kepala daerah untuk dicek, apakah dinas-dinasnya melaksanakan kegiatan pengendalian inflasi ini atau tidak,” ujar Tomsi di hadapan peserta rapat.

Ia menegaskan bahwa pengendalian inflasi tidak bisa hanya mengandalkan cara kerja lama. Menurutnya, dibutuhkan strategi yang terencana, kolaboratif, dan responsif terhadap situasi di lapangan.

Tomsi mengungkapkan, berdasarkan data mingguan bulan Juli, terjadi tren kenaikan harga sejumlah komoditas di berbagai daerah. Salah satunya adalah bawang merah, yang mengalami lonjakan harga di 260 kabupaten/kota dari sebelumnya 251.

Tak hanya itu, kenaikan harga juga terjadi pada komoditas penting lainnya seperti cabai rawit, beras, telur ayam ras, dan daging ayam ras. Tomsi menyoroti tingginya harga telur di kawasan Indonesia Timur yang mencapai Rp3.000 per butir.

“Kalau satu kilo itu isinya 19 butir, berarti harganya bisa tembus Rp57.000. Ini sudah sangat tinggi,” ujarnya.

Namun demikian, ia mengapresiasi harga bawang putih yang relatif stabil, meski masih mengalami kenaikan di 74 kabupaten/kota. “Dalam setahun terakhir, harga bawang putih mungkin yang paling murah, tapi harus tetap ditekan di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET),” tambahnya.

Tomsi mendorong pemerintah daerah untuk lebih aktif menganalisis dan menangani sumber-sumber inflasi di wilayah masing-masing. Ia menekankan pentingnya kerja sama antara Pemda dan Badan Pusat Statistik (BPS) guna mengidentifikasi komoditas penyumbang inflasi secara objektif dan akurat.

Dalam paparannya, Tomsi menyebut sejumlah kota dengan tingkat inflasi tinggi, seperti Sukabumi, Yogyakarta, dan Tegal. Sebaliknya, daerah seperti Pangkal Pinang, Jambi, Pontianak, dan Gorontalo dinilai berhasil menjaga stabilitas harga.

Secara nasional, terdapat 99 daerah yang mencatatkan inflasi di atas rata-rata. Tomsi meminta para kepala daerah untuk meninjau kembali penyebab lonjakan harga, termasuk mengevaluasi kualitas sumber daya manusia (SDM) yang menangani pengendalian inflasi.

“Kalau daerah sekitarnya bisa menjaga harga, tapi satu daerah naik sendiri, berarti ada yang salah dengan pengelolaannya. Mungkin SDM-nya yang tidak mumpuni,” tegasnya.

Sebagai langkah konkret, Tomsi mendorong pelaksanaan operasi pasar murah, koordinasi antar daerah penghasil dan pengguna komoditas, serta pemanfaatan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk mendukung distribusi bahan pokok.

“Kalau daerahnya langganan mengalami gejolak harga cabai atau bawang, dan tidak ada upaya nyata, maka pemimpinnya belum menjalankan tanggung jawab kepada masyarakat,” katanya.

Rapat koordinasi ini turut dihadiri Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani, Deputi Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini, Dirjen Perumahan Perdesaan Kementerian PKP Imran, Plt. Deputi II Bidang Perekonomian dan Pangan KSP Edy Priyono, serta Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Bapanas Maino Dwi Hartono. (ARI WIBOWO/DIN)