NASIONAL
KPK Tegaskan Penanganan Kasus Kuota Haji Bebas Intervensi Istana
AKTUALITAS.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah kabar bahwa Istana Negara ikut campur dalam penetapan tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji di Kementerian Agama (Kemenag). Pernyataan ini disampaikan Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, Sabtu (20/9/2025).
“Tidak ada, KPK murni penegakan hukum. Penetapan tersangka tentu didasarkan pada kecukupan alat bukti,” tegas Fitroh melalui keterangan tertulis.
Fitroh menambahkan, hingga saat ini proses penyidikan masih berlangsung, dan penyidik belum menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji.
Kasus ini bermula dari dugaan pembagian kuota haji yang tidak sesuai aturan. Indonesia mendapatkan tambahan 20 ribu kuota untuk mempercepat antrean haji, yang seharusnya dibagi 92 persen untuk haji reguler dan 8 persen untuk khusus. Namun, dalam praktiknya, kuota ini diduga dibagi secara rata 50:50.
KPK telah memeriksa sejumlah pejabat di Kemenag serta penyedia jasa travel umrah, termasuk Ustaz Khalid Basalamah. Mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, juga telah diperiksa dua kali, pada 7 Agustus dan 1 September 2025.
Fitroh menegaskan, semua langkah penyidikan tetap berjalan independen tanpa campur tangan pihak manapun, termasuk Istana.
“Penyidikan masih berjalan, semua pihak yang terkait akan diperiksa, dan penetapan tersangka dilakukan secara profesional,” ujar Fitroh.
Dengan demikian, KPK menegaskan komitmen penegakan hukum yang transparan dalam kasus yang menyangkut penggunaan kuota haji ini. (Ari Wibowo/Mun)
-
NASIONAL04/11/2026 13:00 WIBGerak Cepat TNI, Ribuan Prajurit Merapat ke Ibu Kota?
-
DUNIA04/11/2026 12:00 WIBDi Tengah Negosiasi, Iran Klaim Hancurkan Drone A
-
POLITIK04/11/2026 12:30 WIBSenator ProDem: Siapa Bandar Gelap di Balik Sadap Prabowo?
-
POLITIK04/11/2026 14:30 WIBMenko Yusril: Belum Ada Pembahasan Pengganti Listyo Sigit
-
POLITIK04/11/2026 20:00 WIBGerindra Desak Dalang Penyadap Presiden Dibongkar
-
DUNIA04/11/2026 15:00 WIBAS Serang Iran Secara Diam-Diam
-
POLITIK04/11/2026 14:00 WIBPDIP Sebut Penyadapan Prabowo Ancaman Serius Negara
-
NASIONAL04/11/2026 13:30 WIBWamen HAM Soroti Potensi Salah Sasaran dalam Perampasan Aset