Maraknya Keracunan MBG, Pengamat Soroti Lemahnya Tata Kelola

AKTUALITAS.ID – Pengamat Kebijakan Publik, Hilmi Rahman Ibrahim menilai maraknya kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) di beberapa daerah karena lemahnya tata kelola dan perencanaan pemerintah dalam menjalankan program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut.

“Keracunan massal itu bukan sekadar masalah teknis. Itu bukti bahwa tata kelola MBG sangat lemah dan perencanaannya terburu-buru,” ungkap Hilmi saat dihubungi Aktualitas.id, Senin (22/9/2025).

Dosen Universitas Nasional (Unas) itu menjelaskan, setiap kebijakan seharusnya memiliki dua aspek utama, yaitu perencanaan dan tata kelola. Dari sisi perencanaan, program sebesar MBG dinilai tidak mendesak karena masih banyak kebutuhan mendasar lain yang lebih prioritas.

“Kita harus tanya dulu, apakah masyarakat betul-betul membutuhkan? Jangan sampai program ini malah seragam di semua daerah, padahal kebutuhan lokal di tiap daerah berbeda-beda,” ujarnya.

Dirinya mencontohkan, di daerah pesisir masyarakat sudah terbiasa mengonsumsi makanan bergizi dari hasil laut. Sehingga, penyediaan menu seragam bisa jadi tidak relevan. Menurutnya, pemerintah seharusnya melakukan pemetaan kebutuhan sebelum memaksakan program MBG berjalan serentak.

“Kalau hanya mengejar janji politik, hasilnya ya seperti ini. Bukan hanya tidak efektif, tapi juga membahayakan,” tegasnya.

Di sisi lain, Hilmi menambahkan, program MBG tersebut bukan berarti salah. Namun, tanpa tata kelola yang baik, kebijakan ini berisiko menimbulkan masalah baru.

“Kalau tidak dibenahi, dampaknya bisa semakin besar. Pemerintah harus jujur, lalu melakukan evaluasi menyeluruh,” pungkasnya. (KBH/RR)