Purbaya: Ekonomi RI Stabil dan Defisit APBN Terkendali

AKTUALITAS.ID – Media asing The Economist seharusnya memuji Indonesia lantaran pemerintah telah mampu menjaga stabilitas ekonomi dan mengendalikan defisit APBN.

Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa disela-sela kegiatan menghadiri penyerahan pesawat tempur kepada TNI oleh Presiden Prabowo.

Purbaya mengatakan utang pemerintah masih berada di kisaran 40 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), sedangkan negara-negara di Eropa memiliki tingkat utang yang jauh lebih tinggi mencapai hampir 100 persen dari PDB jika dibandingkan dengan Indonesia.

“Mereka suruh lihat deh kebijakan-kebijakan negara Eropa berapa defisitnya, utangnya berapa. Itu mendekati 100 persen semua lho dari PDB. Kita masih 40 persen dari PDB. Kita masih bagus, harusnya The Economist muji kita,” ujar Purbaya saat ditemui di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma Jakarta, Senin (18/5/2026).

Saat ini defisit fiskal Indonesia dapat dikendalikan di bawah 3 persen dari PDB. Purbaya menekankan bahwa perekonomian Indonesia sedang dalam kondisi yang baik dan tidak bermasalah.

“Jadi, nggak ada masalah. Sekarang pun kita hitung defisitnya berapa,” katanya.

Lebih lanjut, Purbaya menegaskan pemerintah telah melakukan perhitungan dengan seksama untuk menjalankan sejumlah program prioritas, termasuk Makan Bergizi Gratis, dan Koperasi Desa Merah Putih.

Menurut dia, anggaran tersebut telah sesuai untuk masing-masing pos, sehingga tidak perlu khawatir akan mengganggu stabilitas ekonomi nasional.

“Semuanya sudah kita hitung dengan baik, termasuk untuk MBG, untuk program-program yang lain tanpa mengganggu program pembangunan yang lain. Jadi kita atur dengan baik, termasuk subsidi segala macam,” imbuhnya.

Media asing asal Inggris tersebut mengkritik sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai berisiko terhadap stabilitas ekonomi dan demokrasi Indonesia.

Beberapa di antaranya belanja negara yang dinilai terlalu besar dan berpotensi membebani fiskal negara, risiko pelemahan disiplin fiskal akibat program prioritas pemerintah yang membutuhkan anggaran besar, hingga campur tangan negara dalam aktivitas ekonomi nasional.

(Yan Kusuma/goeh)