Pemprov Aceh Minta Kemenhub Atasi Harga Tiket Pesawat yang Melonjak Saat Bencana

AKTUALITAS.ID – Pemerintah Provinsi Aceh meminta Kementerian Perhubungan untuk segera menindaklanjuti laporan kenaikan harga tiket pesawat yang terjadi di Bandara Rembele, Kabupaten Bener Meriah, saat wilayah tersebut dilanda bencana banjir dan longsor. Kenaikan tarif yang viral di media sosial dinilai menghambat akses kemanusiaan dan mobilitas warga di tengah kondisi darurat.

Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Teuku Faisal, menyatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub untuk menelusuri penyebab lonjakan harga tiket tersebut. “Semoga ada tindakan serius dari Kemenhub,” ujar Faisal di Banda Aceh, Rabu (3/12/2025).

Informasi yang beredar menyebutkan tarif penerbangan dari Rembele menuju Kualanamu, Sumatera Utara, oleh salah satu maskapai mencapai Rp3,5 juta per orang, sementara layanan carter oleh maskapai lain dilaporkan mencapai Rp8 juta untuk rute Rembele ke Bandara Sultan Iskandar Muda Aceh Besar. Kenaikan ini memicu keprihatinan publik karena kebutuhan evakuasi, distribusi logistik, dan pergerakan relawan meningkat tajam selama masa tanggap darurat.

Dishub Aceh menyampaikan bahwa hingga kini belum menerima hasil akhir dari penelusuran Kemenhub. Pihak provinsi berharap penyelidikan tersebut menghasilkan langkah konkret untuk memastikan tarif penerbangan tetap terjangkau dan tidak menghambat upaya penanganan bencana.

Sebanyak 18 kabupaten dan kota di Aceh terdampak banjir bandang dan longsor, termasuk wilayah dataran tinggi seperti Bener Meriah, Aceh Tengah, Gayo Lues, dan Aceh Tenggara. Kondisi infrastruktur darat di beberapa daerah mengalami kerusakan parah sehingga beberapa wilayah, termasuk Kabupaten Bener Meriah, sempat terisolir karena jalan dan jembatan lumpuh total. Situasi ini membuat akses udara menjadi salah satu jalur penting untuk bantuan kemanusiaan.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia untuk Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Carmelita Hartoto, menegaskan bahwa kelancaran pergerakan masyarakat dan layanan kemanusiaan harus menjadi prioritas. Carmelita menyatakan keprihatinan atas laporan kenaikan tarif dan menekankan pentingnya keterjangkauan layanan transportasi selama masa darurat.

Menurut Carmelita, akses bagi relawan, tenaga medis, dan distribusi logistik harus dijaga agar proses evakuasi dan bantuan berjalan efektif. Kadin Indonesia berkomitmen memantau dinamika tarif penerbangan di Aceh dan melakukan koordinasi dengan asosiasi maskapai melalui INACA untuk memastikan komunikasi konstruktif antara pelaku industri dan pihak berwenang.

“Kami akan terus memantau dinamika tarif di Aceh dan menerima masukan dari Kadin Provinsi Aceh,” ujar Carmelita. Kadin juga menyatakan dukungan terhadap percepatan pemulihan di wilayah terdampak, termasuk koordinasi lintas daerah seperti Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

Pemerintah daerah dan pelaku usaha diharapkan bekerja sama untuk menjaga keterjangkauan layanan transportasi udara selama masa tanggap darurat. Langkah-langkah yang dapat ditempuh antara lain pengawasan tarif oleh otoritas terkait, fasilitasi rute darurat, serta koordinasi antara maskapai, regulator, dan pihak lokal untuk menyediakan opsi transportasi yang terjangkau bagi warga dan tim bantuan.

Sementara itu, masyarakat dan relawan di lapangan terus mengupayakan distribusi bantuan meski menghadapi kendala akses. Pemprov Aceh berharap hasil penelusuran Kemenhub dapat segera diumumkan dan diikuti dengan kebijakan yang melindungi kepentingan publik di tengah bencana. (Bowo/Mun)