APBN Cukup untuk Atasi Banjir Sumatra, Pemerintah Belum Perlu Bantuan Internasional

AKTUALITAS.ID – Pemerintah Republik Indonesia menyatakan belum menerima bantuan internasional untuk penanganan banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatra karena menilai anggaran negara cukup untuk menangani bencana tersebut.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan APBN memiliki komponen Dana Siap Pakai yang memang diperuntukkan untuk kesiapsiagaan dan penanganan kebencanaan. Menurut Prasetyo, dana tersebut saat ini berada di kisaran Rp500 miliar dalam beberapa hari terakhir, dan dinilai memadai untuk kebutuhan awal penanganan bencana.

“Cukup. Jadi kan di dalam APBN itu ada yang namanya Dana Siap Pakai yang memang diperuntukkan untuk kesiapsiagaan kebencanaan,” ujar Prasetyo di Lanud Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Rabu (3/12/2025).

Prasetyo menambahkan bahwa Presiden memberikan instruksi langsung agar Dana Siap Pakai dapat ditambah bila diperlukan. Instruksi ini juga berlaku untuk kementerian/lembaga terkait, termasuk dukungan bagi TNI dan Polri yang menjadi garda terdepan dalam proses penanganan bencana.

“TNI maupun Polri salah satu garda terdepan di dalam proses penanganan bencana, yang tentunya itu membutuhkan sumber daya keuangan yang itupun akan kita back up,” kata Prasetyo.

Hingga saat ini, kata Prasetyo, pemerintah belum memproses masuknya bantuan dari luar negeri. Meski demikian, pemerintah menyampaikan apresiasi atas perhatian dan tawaran bantuan dari negara-negara sahabat.

“Meskipun kami juga mewakili Pemerintah Republik Indonesia menyampaikan terima kasih karena banyak sekali atensi dari negara-negara sahabat. Baik yang mengucapkan keprihatinan maupun yang ingin memberikan bantuan, kami mengucapkan terima kasih,” ujarnya.

Pernyataan resmi pemerintah ini menegaskan fokus pada pemanfaatan sumber daya nasional untuk penanganan darurat, koordinasi antar lembaga, serta kesiapan penambahan anggaran bila situasi memerlukan. Upaya evakuasi, distribusi logistik, dan pemulihan infrastruktur menjadi prioritas dalam respons tanggap darurat di wilayah terdampak. (Bowo/Mun)