Survei Median: 85,3 Persen Publik Nilai Banjir di Sumatra Akibat Faktor Manusia

AKTUALITAS.ID – Hasil survei Median mengungkap mayoritas publik menilai banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra dalam beberapa waktu terakhir lebih disebabkan oleh faktor manusia dibandingkan faktor alam.

Survei yang dilakukan terhadap pengguna media sosial ini melibatkan 1.000 responden, dengan pengambilan data pada 9–13 Januari 2026. Hasilnya, 85,3 persen responden menyatakan faktor manusia menjadi penyebab utama bencana, sementara 14,5 persen menilai banjir dipicu oleh faktor alam.

Direktur Median Rico Marbun menjelaskan, dari total responden yang menyalahkan faktor manusia, deforestasi atau penggundulan hutan menempati posisi tertinggi dengan 66,2 persen. Selain itu, alih fungsi lahan serapan disebut oleh 6,3 persen responden, aktivitas tambang ilegal oleh 4,4 persen, serta ekspansi perkebunan sawit oleh 3,8 persen.

“Yang menyebut curah hujan ekstrem sebagai penyebab hanya 11,5 persen,” ujar Rico dalam pemaparan hasil survei, Selasa (20/1/2026).

Sementara itu, responden yang menilai faktor alam sebagai penyebab banjir menyebut beberapa faktor lain, seperti kondisi geografis alami sebesar 2,1 persen, perubahan iklim global sebesar 0,4 persen, serta erosi dan tanah longsor di angka 0,2 persen.

“Faktor-faktor alam tersebut berada pada kelompok minoritas. Mayoritas responden menilai kelalaian manusia menjadi penyebab utama,” tegas Rico.

Pada waktu yang sama, survei Median juga mengukur tingkat kepuasan publik terhadap penanganan bencana Sumatra oleh pemerintah pusat. Hasilnya, 59,0 persen responden menyatakan tidak puas, sementara 38,3 persen mengaku puas.

Bagi responden yang tidak puas, alasan utama adalah penanganan bencana dinilai lambat (26,8 persen), bantuan yang kurang memadai (10,4 persen), serta tidak ditetapkannya status bencana nasional (3,4 persen). Alasan lainnya meliputi distribusi bantuan yang tidak merata (2,8 persen) dan minimnya upaya pencegahan bencana (2,1 persen).

“Alasan yang paling dominan adalah penanganan yang terlihat lamban. Ini menjadi catatan penting bagi pemerintah,” ujar Rico.

Meski demikian, ia menegaskan hasil survei ini tidak serta-merta menunjukkan pemerintah tidak bekerja. Menurutnya, hasil tersebut justru menjadi masukan agar komunikasi dan respons pemerintah lebih cepat dan berkelanjutan kepada publik.

Sementara itu, responden yang menyatakan puas menilai pemerintah pusat telah merespons dengan baik (16,1 persen), bantuan logistik dinilai cukup lengkap (5,2 persen), serta pemerintah dianggap telah bekerja maksimal (5,1 persen).

Survei ini juga mencatat 86,7 persen responden setuju agar banjir di Sumatra ditetapkan sebagai bencana nasional. Dari kelompok tersebut, 37,7 persen menyatakan persetujuan karena dampak bencana dinilai sangat luas dan melintasi banyak wilayah.

Adapun responden yang tidak setuju penetapan status bencana nasional beralasan pemerintah daerah masih mampu menangani bencana (2,9 persen) dan wilayah terdampak hanya berada di Pulau Sumatra (1,3 persen).

Hasil survei Median ini mempertegas sorotan publik terhadap peran manusia dalam kerusakan lingkungan serta pentingnya perbaikan tata kelola sumber daya alam dan mitigasi bencana guna mencegah kejadian serupa terulang di masa depan. (Bowo/Mun)