Afifuddin Ingin SDM KPU Lebih Modern dan Terbuka

AKTUALITAS.ID – Komisi Pemilihan Umum (KPU) terus mendorong modernisasi pengembangan sumber daya manusia (SDM) melalui penerapan Learning Management System (LMS) Kepemiluan Tahun 2026.

Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengatakan LMS diharapkan mampu meningkatkan kapasitas SDM secara berkelanjutan sekaligus memperkuat prinsip kolektif-kolegial dan merit system dalam pengelolaan SDM di lingkungan KPU.

Hal tersebut disampaikan Afifuddin saat menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Finalisasi Pengembangan Kompetensi SDM melalui LMS Kepemiluan Tahun 2026 di Kantor KPU DKI Jakarta, Selasa (28/4/2026).

“LMS merupakan pendekatan modern dalam penyediaan materi pembelajaran yang dapat diakses kapan saja,” ujar Afifuddin.

Meski demikian, ia menegaskan sistem digital tersebut tidak sepenuhnya menggantikan pembekalan atau pelatihan tatap muka. Menurutnya, interaksi langsung tetap penting dalam membangun pemahaman bersama dan menjaga komunikasi di lingkungan kerja.

Dalam forum tersebut, KPU juga menekankan pentingnya perubahan pola pikir agar lebih terbuka terhadap sumber daya dan pengetahuan dari luar.

Afifuddin menyebut pengetahuan kepemiluan saat ini tidak lagi bersifat eksklusif sehingga kolaborasi dengan berbagai pihak menjadi kebutuhan penting.

Selain itu, forum turut membahas perbedaan antara pengalaman dan pengetahuan serta pentingnya penerapan merit system agar individu yang kompeten mendapatkan kesempatan berkembang secara adil.

Afifuddin juga mengingatkan pentingnya menjaga prinsip kolektif-kolegial dalam organisasi agar setiap divisi dan pimpinan dapat saling memahami serta menghindari sikap merasa paling benar.

“Prinsip kolektif-kolegial sangat penting dalam menjaga kesepahaman pengambilan keputusan dan meningkatkan kualitas kerja kelembagaan,” katanya.

Menurut Afifuddin, pengembangan kompetensi SDM KPU tidak cukup hanya mengandalkan sistem digital, tetapi juga harus dibarengi pembaruan pola pikir, pembinaan tatap muka, perbaikan sistem rekrutmen, dan penguatan budaya organisasi.

LMS sendiri diposisikan sebagai bagian dari transformasi besar KPU dalam memperkuat kualitas jajaran guna menghadapi tantangan penyelenggaraan pemilu di masa mendatang.

Dalam FGD tersebut, salah satu kendala yang turut dibahas adalah keterbatasan dukungan anggaran untuk penyelenggaraan pertemuan berulang.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi bersama Kepala ULP Penilaian Kompetensi dan Pengembangan SDM Universitas Padjadjaran, Dr. John Fresly Hutahayan, S.H., LL.M. (Mun)