DPR Minta Rekrutmen Manajer Koperasi Merah Putih Dilakukan Ketat

AKTUALITAS.ID – Anggota Komisi II DPR RI Bob Andika Mamana Sitepu meminta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Badan Kepegawaian Negara melakukan seleksi ketat terhadap calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Permintaan itu disampaikan dalam rapat kerja Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (10/6/2026), menyusul rencana perekrutan besar-besaran pengelola koperasi yang menjadi program unggulan Presiden Prabowo Subianto.

Bob menilai keberhasilan program Koperasi Merah Putih sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang ditempatkan di lapangan. Karena itu, proses rekrutmen harus mengedepankan kompetensi, integritas, dan pemahaman terhadap tujuan program.

“Jadi saya berharap Kementerian PAN RB dan BKN, bagaimana yang diangkat ke depan nanti betul-betul punya kompeten dan memahami program Presiden,” kata Bob dalam rapat tersebut.

Menurut dia, pemerintah perlu memberi perhatian khusus terhadap proses seleksi karena para manajer nantinya akan menjadi ujung tombak pelaksanaan program di tingkat desa dan kelurahan. Kesalahan memilih personel berpotensi menghambat pelaksanaan program yang diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat.

Bob mengaku memperoleh informasi mengenai rencana perekrutan manajer Koperasi Merah Putih dalam jumlah besar dalam waktu dekat. Kondisi itu, menurut dia, perlu diantisipasi dengan sistem seleksi yang transparan dan profesional.

“Ini pusatkan juga, jangan nanti manager-manager yang diterima untuk Koperasi Merah Putih ini tidak memahami tupoksi yang akan mereka lakukan sehingga program Pak Presiden tidak terjabarkan,” ujarnya.

Politikus PDI Perjuangan tersebut juga menyoroti tantangan yang akan dihadapi para manajer di lapangan. Banyak calon pengelola diperkirakan akan ditempatkan di wilayah yang berbeda dari daerah asal mereka sehingga harus mampu beradaptasi dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat setempat.

“Karena rata-rata yang saya lihat yang direkrut ini nanti ditempatkan di desa yang berbeda dari asal dia, bagaimanapun mereka akan menyesuaikan karakter desa masing-masing,” kata Bob.

Ia menegaskan profesionalisme dan integritas harus menjadi syarat utama dalam proses perekrutan. Menurutnya, program strategis pemerintah berisiko tidak berjalan optimal apabila dikelola oleh sumber daya manusia yang tidak memiliki kemampuan memadai.

Dalam kesempatan yang sama, Bob menyatakan memahami kebutuhan anggaran yang diajukan kementerian dan lembaga mitra Komisi II DPR. Ia menilai anggaran tersebut diarahkan untuk memperkuat kualitas aparatur negara sekaligus mendukung keberhasilan program prioritas pemerintah.

“Jadi kita lihat semua pemaparannya memang semua kementerian dan lembaga pasti ingin menyukseskan program Presiden. Kita menginginkan PNS yang berkompeten dan berintegritas,” tuturnya. (Purnomo)