Amnesty Minta Program Taruna Akmil di Sekolah Rakyat Dibatalkan

AKTUALITAS.ID – Rencana pemerintah melibatkan sekitar 1.000 taruna Akademi Militer (Akmil) dalam program pembentukan karakter di Sekolah Rakyat memicu kritik keras dari Amnesty International Indonesia. Organisasi hak asasi manusia itu mendesak pemerintah segera membatalkan kebijakan tersebut karena dinilai berpotensi memperluas militerisasi di ruang pendidikan sipil.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menilai pelibatan taruna Akmil dalam pendidikan sipil menunjukkan semakin meluasnya keterlibatan unsur militer di luar fungsi pertahanan.

“Ini adalah bukti semakin meluasnya militerisasi ruang sipil di Indonesia. Pemerintah menutup mata terhadap kritik kebijakan pelibatan tentara dalam program pemerintah di luar urusan pertahanan,” kata Usman dalam keterangan tertulis, Jumat (26/6/2026).

Amnesty juga mengaitkan kritiknya dengan meninggalnya tiga peserta program latihan dasar kemiliteran bagi calon pengelola Koperasi Desa Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Menurut organisasi tersebut, peristiwa itu seharusnya menjadi bahan evaluasi agar pendekatan militer tidak semakin diperluas ke berbagai program sipil.

Menurut Amnesty, sekolah merupakan ruang yang seharusnya mendorong kebebasan berpikir, kemampuan bernalar, dialog, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Karena itu, alasan pembentukan karakter dan kedisiplinan dinilai tidak cukup untuk membenarkan masuknya pendekatan pendidikan militer ke lingkungan sekolah.

Usman berpendapat sistem pendidikan militer dibangun di atas komando, hierarki yang ketat, dan kepatuhan terhadap atasan. Karakter tersebut, menurutnya, berbeda secara mendasar dengan pendidikan sipil yang mengedepankan kebebasan berpikir dan pengembangan nalar kritis peserta didik.

“Bagaimana mungkin anak-anak bisa belajar berpikir kritis jika ekosistem belajarnya menggunakan pendekatan pendidikan militer yang mengutamakan kepatuhan, kekuatan, dan bahkan kekerasan?” ujarnya.

Amnesty juga menyoroti sasaran program yang ditujukan bagi siswa Sekolah Rakyat, yang mayoritas berasal dari keluarga prasejahtera. Organisasi itu berpendapat kehadiran taruna Akmil berpotensi menciptakan relasi kuasa yang tidak seimbang terhadap kelompok anak yang rentan.

Menurut Amnesty, anak-anak lebih membutuhkan pendidikan yang mengedepankan empati, penghormatan terhadap martabat manusia, motivasi, dan penguatan karakter sebagai warga sipil dibanding pendekatan yang berorientasi pada kepatuhan ala militer.

Usman menambahkan, Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi Indonesia mengamanatkan bahwa pendidikan harus diarahkan untuk mengembangkan kepribadian, bakat, kemampuan mental dan fisik, sekaligus menumbuhkan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar.

Atas dasar itu, Amnesty mendesak pemerintah meninjau ulang sekaligus membatalkan rencana pelibatan taruna Akmil dalam Sekolah Rakyat. Organisasi tersebut meminta pemerintah memprioritaskan sistem pendidikan yang memperkuat nilai-nilai universal hak asasi manusia serta identitas peserta didik sebagai warga sipil.

“Dominasi militer di ruang sipil, termasuk di pemerintahan, tidak pernah menjadi jalan keluar bagi perbaikan kinerja pemerintah maupun pengentasan kemiskinan. Jangan sampai siswa-siswi Sekolah Rakyat menjadi korban selanjutnya,” tegas Usman.

Sebelumnya, Kementerian Sosial bersama TNI menyiapkan program pembentukan karakter yang dijadwalkan mulai awal Agustus 2026. Dalam rencana tersebut, sekitar 1.000 taruna Akmil tingkat I dan II akan ditempatkan di 178 Sekolah Rakyat di berbagai daerah untuk mendampingi siswa dalam pembinaan kedisiplinan, termasuk kerapian berpakaian, tata tertib, dan pengelolaan kehidupan di asrama. Hingga kini, pemerintah masih mempertahankan rencana tersebut meski menuai kritik dari sejumlah kalangan. (Bowo/Mun)