AKTUALITAS.ID – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mempercepat penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Kredit Program Perumahan menjelang akhir 2026. Hingga 19 Oktober 2026, realisasi KPR subsidi FLPP baru mencapai 184.342 unit atau 52,67 persen dari target 350.000 unit tahun ini.

Menteri PKP Maruarar Sirait membahas capaian tersebut dalam rapat koordinasi evaluasi KPR subsidi FLPP dan Kredit Program Perumahan di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Senin (19/10/2026). Rapat dihadiri BP Tapera, perwakilan perbankan, asosiasi pengembang, dan konsumen.

“Kita memiliki waktu kurang lebih dua bulan lagi untuk mengamankan dan mempercepat target capaian perumahan subsidi dan KUR Perumahan tahun ini. Untuk KUR Perumahan ada BRI dan FLPP ada BTN,” ujar Maruarar.

Berdasarkan data BP Tapera per 19 Oktober 2026, penyaluran KPR subsidi FLPP terdiri atas 184.318 unit rumah tapak dan 24 unit rumah susun. Dengan demikian, masih terdapat selisih 165.658 unit dari target tahunan.

BP Tapera juga mencatat potensi permintaan sebanyak 39.830 unit yang masih dalam proses, mulai dari pembangunan hingga akad kredit. Selain itu, tersedia 28.208 unit rumah subsidi. Namun, realisasi potensi permintaan tersebut masih bergantung pada penyelesaian proses pembangunan dan pembiayaan.

Jika seluruh potensi permintaan itu terealisasi, akumulasi penyaluran diproyeksikan mencapai 224.172 unit atau sekitar 64 persen dari target 2026. Angka tersebut tetap menyisakan kebutuhan penyaluran sekitar 125.828 unit untuk mencapai target tahunan.

Pada Oktober 2026, penyaluran FLPP tercatat sebanyak 19.334 unit hingga 19 Oktober. Jumlah tersebut melampaui realisasi sepanjang Oktober 2025 yang mencapai 14.746 unit. Meski demikian, capaian bulanan tersebut belum mengubah fakta bahwa realisasi kumulatif FLPP masih berada di bawah target tahunan.

Selain FLPP, rapat membahas perkembangan Kredit Program Perumahan yang mencakup pembiayaan dari sisi permintaan dan penyediaan. Berdasarkan data periode 1 Januari hingga 18 Oktober 2026 yang dipaparkan Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Sri Haryati, penyaluran pembiayaan mencapai Rp27,74 triliun kepada 115.897 debitur.

Jumlah tersebut setara dengan 68,21 persen dari target Rencana Target Pagu (RTP) 2026 sebesar Rp40,67 triliun. Dengan capaian itu, masih terdapat selisih sekitar Rp12,93 triliun dari target yang ditetapkan.

Dari sisi permintaan, realisasi pembiayaan mencapai Rp18,28 triliun kepada 112.014 debitur atau 80,15 persen dari target. Pembiayaan tersebut terdiri atas renovasi rumah senilai Rp13,55 triliun kepada 91.824 debitur, pembelian rumah sebesar Rp2,82 triliun kepada 10.574 debitur, serta pembangunan rumah untuk mendukung kegiatan usaha senilai Rp1,19 triliun kepada 9.616 debitur.

Sementara itu, pembiayaan dari sisi penyediaan mencapai Rp9,46 triliun kepada 3.883 debitur atau 52,97 persen dari target. Penyaluran tersebut meliputi pembiayaan bagi pengembang perumahan sebesar Rp5,47 triliun, pedagang bahan bangunan Rp2,94 triliun, serta penyedia jasa konstruksi Rp1,06 triliun.

Perbedaan capaian antara sisi permintaan dan penyediaan menunjukkan bahwa realisasi pembiayaan belum merata. Penyaluran untuk kebutuhan masyarakat telah mencapai lebih dari 80 persen target, sedangkan pembiayaan bagi pelaku usaha di sisi penyediaan masih berada di kisaran 53 persen.

Dalam rapat tersebut, Maruarar meminta bank-bank milik negara, bank pembangunan daerah (BPD), dan bank swasta meningkatkan keterlibatan dalam penyaluran Kredit Program Perumahan. Perluasan pembiayaan, menurut dia, diperlukan untuk menjangkau masyarakat yang belum memiliki akses memadai terhadap kredit perumahan, termasuk pekerja informal dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“KUR Perumahan adalah instrumen vital menuju target besar Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Perbankan swasta dan BPD harus mengambil peran lebih besar, tidak hanya bertumpu pada Himbara. Kita butuh fleksibilitas pembiayaan bagi pekerja informal seperti pedagang, pengemudi ojek online, dan UMKM agar mereka memiliki kesempatan yang sama untuk punya rumah sendiri,” kata Maruarar.

Kementerian PKP juga membahas pemanfaatan skema penjaminan dan subsidi suku bunga pemerintah untuk mendukung penyaluran pembiayaan. Skema tersebut ditujukan untuk memperluas akses kredit bagi masyarakat dan pelaku usaha yang terkait dengan sektor perumahan.

Dari sisi perbankan, BRI memperoleh tambahan plafon kredit Rp8 triliun sehingga total plafon kreditnya pada 2026 mencapai Rp16 triliun. Sementara itu, BTN telah menyalurkan Kredit Program Perumahan sebesar Rp6,03 triliun kepada 9.123 debitur atau 60,26 persen dari target RTP bank tersebut.

BPD Jawa Tengah mencatat realisasi Rp1,39 triliun atau 92,48 persen dari target RTP. Capaian masing-masing bank tersebut menjadi salah satu indikator yang dievaluasi dalam upaya memperluas penyaluran pembiayaan perumahan.

Rapat koordinasi juga dihadiri perwakilan asosiasi pengembang, antara lain Apersi, Himperra, Pengembang Indonesia, dan Apernas Jaya. Sejumlah bank nasional, bank syariah, bank daerah, bank swasta, serta perwakilan konsumen turut mengikuti pembahasan.

Selain pembiayaan, Kementerian PKP membahas agenda gentengisasi yang direncanakan berjalan bersamaan dengan program bedah rumah dan penyediaan rumah subsidi. Program tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas hunian sekaligus melibatkan UMKM produsen dan pemasok bahan bangunan.

Kementerian PKP juga merencanakan tiga agenda menjelang akhir tahun dengan mengundang Presiden Prabowo Subianto. Agenda tersebut meliputi peluncuran gentengisasi sebanyak 2,4 juta genteng pada 8 November 2026, akad massal 71.000 rumah subsidi di Malang, Jawa Timur, pada 17 Desember 2026, serta akad massal 30.000 rumah subsidi di Bekasi pada 31 Desember 2026.

Kementerian PKP bersama BP Tapera, tim pelaksana Kredit Program Perumahan, dan perbankan akan mengevaluasi perkembangan penyaluran secara berkala, termasuk melalui pemantauan mingguan. Evaluasi tersebut ditujukan untuk mengidentifikasi hambatan dan mempercepat realisasi pembiayaan yang belum tersalurkan.

Dengan sisa waktu sekitar dua bulan sebelum tahun anggaran berakhir, tantangan pemerintah bukan hanya meningkatkan penyaluran kredit, tetapi juga memastikan target yang ditetapkan dapat direalisasikan dan pembiayaan benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan.

“Kita memiliki waktu kurang lebih dua bulan lagi untuk mengamankan dan mempercepat target capaian perumahan subsidi dan KUR Perumahan tahun ini,” ujar Maruarar.