Survei PPI: Raja Juli Dinilai Berkinerja Terburuk

AKTUALITAS.ID – Hasil survei terbaru Parameter Politik Indonesia (PPI) memunculkan rapor menarik terhadap para pembantu Presiden Prabowo Subianto. Dalam survei nasional bertajuk Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menjadi pejabat negara yang paling banyak dinilai memiliki kinerja buruk oleh responden.

Direktur Eksekutif PPI, Adi Prayitno, mengungkapkan sebanyak 19,8 persen responden menyebut Raja Juli Antoni sebagai pejabat dengan performa terburuk di kabinet.

“Raja Juli Antoni Menteri Kehutanan, 19,8 persen menjadi pejabat negara terburuk,” kata Adi dalam pemaparan hasil survei yang disiarkan secara daring.

Menurut PPI, penilaian negatif terhadap Raja Juli terutama berkaitan dengan persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kerusakan kawasan hutan, hingga persepsi bahwa kinerja Kementerian Kehutanan belum memberikan dampak yang dirasakan masyarakat secara luas.

Sejumlah responden juga menyoroti persoalan penjagaan kawasan hutan yang dinilai belum optimal. Bahkan muncul berbagai kritik lain terkait minimnya kemajuan sektor kehutanan selama dua tahun terakhir.

Di posisi kedua pejabat dengan penilaian kinerja terburuk ditempati Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana dengan angka 11,2 persen.

Responden menilai potensi sektor pariwisata Indonesia belum digarap maksimal. Selain itu, muncul kritik mengenai minimnya kehadiran di lapangan hingga persoalan pungutan liar yang masih ditemukan di sejumlah destinasi wisata.

Sementara posisi ketiga ditempati Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid dengan perolehan 9,3 persen.

Penilaian negatif terhadap Nusron banyak dikaitkan dengan persoalan mafia tanah, mahalnya biaya sertifikasi lahan, serta pelayanan pertanahan di daerah yang dianggap belum memuaskan. Faktor lain yang turut memengaruhi persepsi publik adalah sejumlah kasus operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat aparat di lingkungan pertanahan.

Selain ketiga nama tersebut, sejumlah pejabat lain juga masuk daftar menteri dengan penilaian kinerja terburuk, di antaranya Menteri HAM Natalius Pigai, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Agus Andrianto, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Choiri Fauzi, serta Menteri PAN-RB Rini Widyantini.

Di sisi lain, survei yang sama juga mengungkap jajaran pejabat dengan kinerja terbaik.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menempati posisi puncak dengan tingkat apresiasi sebesar 15,4 persen. Publik memberikan penilaian positif atas berbagai program pertanian yang dinilai berhasil mendorong swasembada pangan, meningkatkan ketersediaan pupuk, serta memperkuat sektor produksi pangan nasional.

Posisi kedua ditempati Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dengan 14,5 persen. Teddy dinilai sebagai pejabat yang profesional, aktif bekerja, dan mampu menyampaikan kebijakan pemerintah dengan bahasa yang mudah dipahami masyarakat.

Sementara Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir berada di posisi ketiga dengan angka 6 persen. Penilaian positif terhadap Erick banyak dikaitkan dengan perkembangan tim nasional sepak bola Indonesia serta kemajuan sektor olahraga nasional.

Survei PPI juga mengukur pandangan masyarakat terhadap kemungkinan perombakan kabinet atau reshuffle yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto.

Hasilnya menunjukkan mayoritas responden mendukung langkah evaluasi tersebut. Sebanyak 62,2 persen responden menyatakan setuju reshuffle kabinet dilakukan, sementara 14,7 persen menyatakan tidak setuju. Adapun 23,1 persen responden memilih tidak menjawab.

Temuan survei ini menjadi sinyal penting bagi pemerintah untuk mengevaluasi kinerja para menteri di tengah tingginya ekspektasi publik terhadap efektivitas kerja kabinet. Di satu sisi, sejumlah nama mendapatkan apresiasi tinggi, namun di sisi lain beberapa kementerian masih menghadapi kritik serius terkait performa dan dampak kebijakannya di mata masyarakat. (Bowo/Mun)