Tingginya Kasus Malaria di Mimika Jadi Ancaman Nyata, Badko HMI Tanah Papua Angkat Bicara

AKTUALITAS.ID – Kabupaten Mimika kini menghadapi status darurat kesehatan setelah mencatatkan angka kasus malaria tertinggi di Indonesia. Data yang dirilis Dinas Kesehatan setempat menunjukkan lonjakan tajam dengan akumulasi mencapai 182.980 kasus sepanjang tahun 2025.

Angka ini memicu alarm keras bagi para aktivis kemanusiaan dan kesehatan di Tanah Papua.
Badan Koordinasi (BADKO) HMI Tanah Papua menilai tingginya angka tersebut bukan sekadar statistik medis, melainkan ancaman nyata terhadap keberlangsungan kualitas hidup dan masa depan masyarakat di Provinsi Papua Tengah.

Wakil Sekretaris Bidang Hukum dan HAM BADKO HMI Tanah Papua, M. Ardhi Chairun, mendesak Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan Pemerintah Kabupaten Mimika untuk berhenti bersikap reaktif dan mulai melakukan intervensi luar biasa. Menurutnya, malaria memiliki dampak sistemik yang sering diabaikan dalam kebijakan publik.

“Kami mengkaji bahwa malaria ini dapat menurunkan kecerdasan, alias bikin bodoh dan membuat orang tidak produktif, bahkan dapat merusak limpa,” tegas Ardhi dalam keterangannya, Minggu (10/5/2026).

Ia menekankan bahwa hak atas kehidupan yang berkualitas bagi warga Mimika sedang terancam. Tanpa intervensi yang fokus dan spesifik, kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia akan terus menjadi korban utama dari kegagalan pengendalian vektor ini.

Meskipun upaya pemeriksaan dan pengobatan di fasilitas kesehatan dinilai telah berjalan, BADKO HMI melihat adanya mata rantai yang terputus dalam hal pencegahan dan transparansi informasi.

Mereka menuntut pemerintah untuk mengumumkan data perkembangan kasus secara berkala setiap bulan kepada publik.

Langkah ini dianggap krusial agar masyarakat memiliki kesadaran kolektif bahwa malaria bukan sekadar penyakit biasa, melainkan ancaman menular yang mematikan.

“Kita tidak banyak mendapatkan informasi tentang malaria di tengah publik. Jadi, kasus malaria perlu diumumkan tiap bulan ke masyarakat, agar masyarakat paham bahwa malaria itu menular dan dapat mengancam jiwa,” tambah Ardhi.

Ardhi mendesak Gubernur Papua Tengah dan Bupati Mimika segera membentuk satuan tugas khusus intervensi vektor yang fokus di wilayah perkotaan Timika. Ia menegaskan bahwa beban penanganan malaria tidak bisa hanya dipikul oleh sektor kesehatan sendirian.

Dibutuhkan kerja kolaboratif yang melibatkan dinas pekerjaan umum untuk perbaikan drainase, dinas lingkungan hidup, hingga peran aktif tokoh masyarakat untuk memutus siklus perkembangbiakan nyamuk Anopheles.

Tanpa adanya langkah drastis dan keterbukaan informasi, Mimika berisiko terperangkap dalam lingkaran setan kemiskinan dan penurunan kualitas SDM akibat beban penyakit yang sebenarnya dapat dicegah ini.

(Ahmad)