Cak Imin Ungkap Harga Satu Suara di Pemuli Bisa Capai Rp300 Ribu

AKTUALITAS.ID – Menjelang Pilkada Serentak 2024, praktik politik uang kembali menjadi sorotan. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, mengungkapkan dalam sambutannya bahwa harga satu suara dalam pemilu bisa mencapai Rp300 ribu, berdasarkan temuan survei yang diterimanya. Cak Imin menyampaikan kekhawatirannya terhadap dampak negatif dari praktik ini yang mengancam kualitas demokrasi Indonesia.

“Saya kemarin ketemu salah satu sahabat saya, ketua umum partai, sahabat dekat saya. Dia cerita satu orang subsidinya untuk caleg Rp20 miliar, saya bilang kalau itu diserahin ke kader PKB, 1 orang Rp20 miliar minimal jadi 3 kursi bagi orang PKB,” ungkap Cak Imin saat memberikan sambutan di acara Musyawarah Nasional (Munas) V Sayap Kanan Perempuan Bangsa di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu (30/11/2024).

Cak Imin menyatakan bahwa menurut hasil survei, untuk mendapatkan satu suara masyarakat di Pilkada, diperlukan dana sebesar Rp300 ribu. Ia menegaskan bahwa uang sebesar itu adalah jumlah minimal yang diterima oleh sebagian besar pemilih. Menurutnya, jumlah yang lebih rendah tidak akan diterima oleh masyarakat.

“Pak Wahid ini tahu data salah satu untuk bocoran kita rahasia tapi hasil survei pakai uang itu minimal Rp300.000 baru bisa diterima kalau cuma Rp100.000 nggak akan diterima oleh Rakyat karena tahu itu pak Wahid daripada uang 300.000 persoalan lebih baik tidak usah keluar karena memang enggak ada,” ujarnya.

Fenomena ini menggambarkan betapa maraknya praktik politik uang yang merusak kualitas pemilihan dan menurunkan nilai hak pilih dalam sistem demokrasi. Cak Imin juga mengapresiasi kader PKB, seperti Abdul Wahid, yang berhasil meraih kemenangan dalam Pilgub Riau tanpa menggunakan politik uang, melainkan dengan mengandalkan gagasan dan data yang akurat.

“Karena apa kata dia cuman dua modalnya pakai otak yang pertama yang kedua pakai data,” ujar Cak Imin.

Cak Imin menegaskan bahwa politik uang menciptakan kompetisi yang tidak sehat dan merusak prinsip-prinsip dasar demokrasi. Ia mengajak semua pihak untuk bersama-sama mencegah praktik politik uang yang merugikan, agar demokrasi Indonesia dapat berfungsi dengan baik dan adil.

Lebih lanjut, Cak Imin menyoroti pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pemilihan kepala daerah, dengan mengutamakan pendidikan politik kepada masyarakat agar pemilih memilih berdasarkan gagasan, bukan uang. (Damar Ramadhan)