Komisi II DPR Geram: KPK Harus Usut Tuntas Dugaan Korupsi Jet Pribadi KPU

AKTUALITAS.ID – Dugaan penyalahgunaan anggaran negara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait penggunaan private jet pada Pemilu 2024 kembali menjadi sorotan tajam. Setelah dilaporkan oleh Transparency International Indonesia (TII) dan sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKB, Mohammad Toha, mendesak KPU untuk bersikap kooperatif dan meminta KPK bekerja secara profesional.

Toha menyatakan skandal sewa jet pribadi untuk anggota KPU periode 2022-2027 ini telah mencoreng citra lembaga penyelenggara pemilu di mata publik, baik nasional maupun internasional. Ia menyebut tindakan tersebut sebagai “aib” yang tidak mencerminkan integritas lembaga yang bertugas memilih pemimpin bangsa.

“Saya berharap KPK bekerja profesional, bila KPU terbukti menyeleweng dalam pengadaan jet pribadi atau sebaliknya hukum harus ditegakkan,” ujar Toha dalam keterangannya, Jumat (9/5/2025).

Toha juga menyoroti lambannya penanganan kasus ini oleh penegak hukum sejak awal mencuat, meskipun saat itu juga terdapat laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mengindikasikan adanya ketidakberesan dalam anggaran KPU.

“Saya mengapresiasi pelaporan TII dan sejumlah LSM. Semua pihak juga patut mengapresiasi kinerja penyelenggara pemilu 2024. Tapi, karena pengadaan sewa jet sudah menjadi opini publik sebagai skandal. Kita harap KPK menyelesaikan laporan ini seadil-adilnya,” tegasnya.

Lebih lanjut, Toha menekankan kasus ini harus menjadi pelajaran berharga bagi KPU di masa mendatang. Ia meminta KPU untuk meningkatkan transparansi dalam setiap proses pengadaan barang dan jasa, termasuk penggunaan fasilitas seperti private jet, guna mencegah praktik korupsi dan meningkatkan kepercayaan publik.

Ia juga mendesak KPU untuk memperkuat pengawasan internal agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dan praktik koruptif dalam proses pengadaan. Selain itu, KPU juga harus memastikan setiap pengadaan dilakukan secara jelas, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan yang baik.

“KPU perlu memastikan pengelolaan anggaran dilakukan secara efektif dan efisien, dengan memprioritaskan kebutuhan yang paling penting,” pungkas Toha, menyiratkan harapan agar KPK segera menindaklanjuti laporan tersebut secara profesional dan transparan. (Ari Wibowo/Mun)