Sandera Demokrasi: Pemakzulan Gibran Hanya Frustrasi Politik

AKTUALITAS.ID – Wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang digulirkan oleh Forum Purnawirawan TNI mendapatkan respons keras dari Ketua Umum Rakyat Millenial Indonesia, Nasrudin. Ia menilai usulan tersebut sebagai “halusinasi politik” dan “sandiwara konstitusional” yang berpotensi membahayakan arah demokrasi bangsa.

Nasrudin dengan tegas menyatakan langkah tersebut adalah drama politik yang berlebihan dan minim dasar hukum. “Kita sedang bicara soal negara, bukan sedang main gim. Mengusulkan pemakzulan wakil presiden yang sah hanya karena tak puas dengan putusan Mahkamah Konstitusi, itu seperti membanting papan catur karena kalah langkah, bukan karena aturan mainnya yang keliru,” tegasnya dalam keterangan resmi pada Jumat (6/6/2025).

Usulan pemakzulan Gibran sebelumnya diajukan oleh Forum Purnawirawan TNI melalui surat yang dikirim ke DPR dan MPR pada 2 Juni 2025. Mereka berargumen bahwa putusan Mahkamah Konstitusi yang menjadi dasar hukum pencalonan Gibran merupakan pelanggaran terhadap prinsip dan prosedur ketatanegaraan.

Namun, Nasrudin balik mengkritik langkah tersebut justru mengarah pada “pembajakan logika hukum.” Ia mempertanyakan relevansi pemilu yang mahal jika setiap ketidakpuasan bisa menjadi alasan pemakzulan. “Kalau setiap ketidaksukaan bisa dijadikan alasan untuk memakzulkan, lalu apa gunanya kita menggelar pemilu yang mahal dan melelahkan? Cukup kumpulkan tanda tangan, bangun opini saja. Praktis memang, tapi itu bukan demokrasi namanya, itu manipulasi berkedok aspirasi,” sindirnya tajam.

Nasrudin mengingatkan putusan MK bersifat final dan mengikat sesuai konstitusi, dan pemakzulan tidak dapat dilakukan tanpa adanya pelanggaran berat sebagaimana diatur dalam Pasal 7B UUD 1945. “Jangan sampai pemakzulan dijadikan panggung pelampiasan frustrasi politik. Jangan bawa negara masuk lorong gelap frustrasi politik,” ujarnya.

Ia juga menekankan pemilu telah usai dan kini saatnya seluruh elemen bangsa mengawal jalannya pemerintahan, bukan malah menciptakan kegaduhan. Meskipun demikian, Nasrudin tetap menaruh hormat kepada para purnawirawan.

“Kami menghargai semangat para purnawirawan yang meskipun seharusnya sudah menikmati masa istirahat, masih menunjukkan kepedulian terhadap nasib bangsa. Namun semangat itu akan jauh lebih mulia jika diwujudkan dalam sumbangsih pemikiran, bukan ajakan melanggar konstitusi. Bangsa ini butuh panduan, bukan bara. Butuh keteladanan, bukan provokasi,” tutup Nasrudin, mengajak para purnawirawan untuk berkontribusi konstruktif dengan pemikiran jernih dan pengalaman mereka. (Ari Wibowo/Mun)