Kementerian PKP Alokasikan Program Bedah Rumah Untuk 589 RTLH di Mimika

AKTUALITAS.ID – Sebanyak 589 rumah tidak layak huni (RTLH) di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah akan ditingkatkan kualitasnya menjadi layak huni lewat Program Bedah Rumah Kementerian PKP. Selain itu, pemerintah juga terus mendorong akses masyarakat terhadap rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan pada tahun 2026, Kabupaten Mimika memperoleh target sebanyak 629 unit rumah subsidi.

“Salah satu program perumahan untuk masyarakat di Kabupaten Mimika adalah Program Bedah Rumah. Kabupaten Mimika tahun ini memperoleh alokasi sebanyak 589 unit, dengan progres penyelesaian fisik yang terus meningkat,” ujar Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait saat menerima kunjungan Bupati Mimika Johannes Rettob di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Selasa (3/11/2026).

Pertemuan dilaksanakan untuk membahas percepatan berbagai program perumahan di Kabupaten Mimika yaitu Program Bedah Rumah, penyediaan rumah subsidi, Kredit Program Perumahan (KPP), hingga pembagian sertipikat gratis bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Berdasarkan data tahun 2026, backlog kepemilikan rumah di Kabupaten Mimika tercatat sekitar 15,09 ribu rumah tangga. Sementara itu, backlog kelayakhunian berdasarkan data tahun 2025 mencapai sekitar 6,08 ribu rumah tangga. Data tersebut menunjukkan masih perlunya upaya bersama untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak dan terjangkau.

“Kami menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Mimika yang telah menyediakan posko untuk mendukung koordinasi dan percepatan pelaksanaan program di daerah. Program Bedah Rumah ini membutuhkan kerja sama yang baik antara pemerintah pusat dan daerah. Terima kasih Pemerintah Kabupaten Mimika dalam mendukung penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat melalui anggaran daerah,” tandasnya.

Selain Bedah Rumah, pemerintah juga terus mendorong akses masyarakat terhadap rumah subsidi melalui skema FLPP. Pada tahun 2026, Kabupaten Mimika memperoleh target sebanyak 629 unit rumah subsidi, dengan realisasi hingga saat ini sudah mencapai 464 unit.

Dukungan pembiayaan juga diperkuat melalui KPP. Hingga saat ini, realisasi KPP di Kabupaten Mimika mencapai Rp22,53 miliar yang disalurkan kepada 55 debitur. Dari jumlah tersebut, pembiayaan sisi suplai perumahan mencapai Rp7,26 miliar untuk tiga debitur, sedangkan sisi demand mencapai Rp15,27 miliar untuk 52 debitur.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri PKP juga membahas dukungan terhadap kepemilikan tanah bagi penerima Program Bedah Rumah. Sebanyak 589 penerima bantuan di Kabupaten Mimika telah diajukan kepada Kementerian ATR/BPN untuk memperoleh fasilitasi sertipikat tanah gratis sesuai ketentuan yang berlaku.

“Langkah ini diharapkan dapat memberikan kepastian hak atas tanah sekaligus mendukung keberlanjutan perbaikan rumah masyarakat,” harapnya.

Sementara itu, Bupati Mimika Johannes Rettob
sangat mendukung Program 3 Juta Kementerian PKP. Menurutnya program perumahan penting agar masyarakat bisa menikmati pembangunan yang merata dan membuat rumah layak bagi masyarakat.

“Kami sangat membutuhkan pembangunan rumah khusus untuk relokasi masyarakat Kampung Iwaka yang terdampak banjir bandang. Pemerintah Kabupaten Mimika telah menyiapkan lahan untuk pembangunan tersebut dan lahan dimaksud telah memiliki sertipikat,” katanya.

Dirinya menjelaskan, sejak 2018 hingga 2025, Pemkab Mimika telah membangun sebanyak 1.209 unit rumah menggunakan APBD di atas tanah milik masyarakat, dengan rata-rata tipe rumah 45. Kami juga akan terus berkoordinasi dengan Kementerian PKP guna memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah agar berbagai program perumahan dapat berjalan lebih cepat, tepat sasaran, dan sesuai kebutuhan masyarakat di daerah,” katanya.