Bawaslu Aceh: Daftar Pemilih Berkelanjutan Harus Jadi Fondasi Pemilu 2029

AKTUALITAS.ID – Bawaslu Provinsi Aceh menegaskan bahwa daftar pemilih berkelanjutan (DPB) harus menjadi acuan utama dalam pemutakhiran data menuju Pemilu 2029. Pernyataan ini disampaikan oleh Koordinator Divisi Hukum dan Sengketa, Fahrul Rizha Yusuf, dalam kegiatan evaluasi uji petik daftar pemilih bersama Komisi Independen Pemilihan (KIP).

Menurut Fahrul, kebijakan DPB yang telah diterapkan sejak periode ini bertujuan untuk menghindari pengulangan proses dari awal setiap kali tahapan pemilu dimulai. “Kami menetapkan 10 persen uji petik, dan proses ini akan terus berjalan hingga mendekati Pemilu 2029. Harapan kami, DPB benar-benar menjadi rujukan utama, bukan kembali ke DP4 yang membuat kerja KPU dan Bawaslu terulang,” ujarnya, Kamis (9/10/2025).

Bawaslu Aceh juga mengungkap sejumlah temuan krusial di lapangan. Di Kabupaten Singkil, misalnya, terdapat warga yang masih hidup namun tidak tercatat dalam daftar pemilih. Sementara di Aceh Selatan, ditemukan data ganda serta pemilih potensial yang belum masuk ke sistem kependudukan. Fahrul menekankan pentingnya sinkronisasi lintas lembaga agar hak konstitusional warga tidak terabaikan.

“Pada Pemilu 2019, kami menemukan warga yang masih hidup tapi tidak terdata. Sebaliknya, ada pensiunan TNI/Polri yang datanya belum diperbarui. Ini harus segera disinkronkan agar tidak ada yang kehilangan hak pilih,” tegasnya.

Sebagai langkah antisipatif, Bawaslu Aceh mendorong rekapitulasi dan pembaruan data dilakukan secara rutin setiap tiga bulan. Kolaborasi antara KIP, Disdukcapil, serta instansi terkait seperti TNI dan Polri dinilai krusial untuk memastikan setiap perubahan status kependudukan, pensiun, dan perpindahan domisili tercatat dengan akurat.

“Intinya, daftar pemilih berkelanjutan harus jadi fondasi utama. Jika tidak, kerja keras teman-teman di lapangan akan sia-sia,” tutup Fahrul. (Mun)