PDIP Dikritik PSI karena Tolak Soeharto Jadi Pahlawan Nasional

AKTUALITAS.ID – Debat mengenai usulan penetapan Presiden kedua RI Soeharto sebagai pahlawan nasional kembali menghangat. Kali ini, dukungan datang dari Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Bestari Barus, yang sekaligus melontarkan kritik tajam kepada politikus PDIP yang menolak usulan tersebut.

Bestari Barus menilai usulan menjadikan Soeharto pahlawan adalah langkah yang tepat dan berani. Menurutnya, publik harus menilai Soeharto secara utuh, tidak hanya dari sisi kontroversi tetapi juga kontribusinya.

“Ia membawa Indonesia menuju stabilitas ekonomi, swasembada pangan, dan pembangunan infrastruktur besar-besaran. Itu fakta sejarah yang tidak bisa disangkal,” kata Bestari dalam keterangannya, Jumat (31/10/2025).

Bestari secara khusus mengkritik sikap sebagian politikus PDIP yang menolak keras usulan tersebut. Ia berpendapat bahwa penilaian subjektif segelintir orang tidak seharusnya memengaruhi keputusan pemerintah.

Ia menyayangkan adanya komentar negatif yang merendahkan, yang ia anggap sebagai pandangan tidak objektif terhadap sejarah.

“Kalimat seperti ‘apa hebatnya Soeharto?’ itu sangat tidak bijak,” ujarnya.

“Justru kami melihat Soeharto sebagai sosok yang hebat karena berhasil menumpas gerakan 30 September yang menelan banyak korban jiwa dan mengancam keutuhan bangsa,” tegas Bestari.

Menurut politikus PSI tersebut, penolakan PDIP berakar pada luka lama yang belum terselesaikan. Ia pun mendorong PDIP untuk berdamai dengan sejarah, termasuk peristiwa 1965 dan era Orde Baru.

“Kalau PDIP masih menilai Soeharto dari luka politik 1965 dan Orde Baru, berarti mereka belum siap berdamai dengan sejarah,” katanya.

“Reformasi sudah dua dekade lebih berjalan, saatnya kita melihat sejarah dengan kepala dingin,” lanjut Bestari.

Nama Soeharto diketahui masuk dalam daftar 40 nama yang diusulkan sebagai pahlawan nasional tahun ini. Daftar tersebut telah resmi diserahkan kepada Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK), Fadli Zon, pada Selasa (21/10/2025) lalu.

Juru Bicara Istana sekaligus Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, mengonfirmasi bahwa Presiden Prabowo Subianto tengah mempelajari seluruh usulan tersebut.

“Nama pahlawan kami sudah menerima secara resmi dari Kemensos hasil dari Dewan Gelar dan Tanda Jasa. Sedang dipelajari oleh Bapak Presiden karena memang cukup banyak nama-nama yang diajukan,” ujar Prasetyo kepada wartawan, Jumat (31/10/2025). (Mun)