PRIMA Desak Pemerintah RI Bebaskan Presiden Maduro dari Penahanan AS

AKTUALITAS.ID – Dewan Pimpinan Pusat Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) mengecam keras tindakan militer Amerika Serikat yang menyerang Venezuela dan menahan Presiden Nicolas Maduro. Pernyataan itu disampaikan menyusul insiden yang terjadi pada Sabtu (3/1/2026), yang menurut PRIMA merupakan tindakan sepihak dan bertentangan dengan prinsip kedaulatan negara.

Ketua Umum DPP PRIMA sekaligus Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, menyatakan bahwa tuduhan keterlibatan Presiden Maduro dalam kartel narkoba merupakan dalih yang tidak dapat diterima. Menurut Agus, motif sesungguhnya adalah upaya penguasaan sumber daya minyak Venezuela yang melimpah, yang menurutnya diakui oleh pihak yang melakukan serangan.

“Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan penentangan terhadap penjajahan dan tindakan yang melanggar kemanusiaan serta keadilan. Politik luar negeri Indonesia harus berdasar pada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial,” ujar Agus dalam keterangan persnya, Senin (5/1/2026).

DPP PRIMA menilai serangan militer dan penculikan Presiden Maduro bukan hanya pelanggaran terhadap kedaulatan Venezuela, tetapi juga berpotensi menjadi preseden berbahaya bagi hubungan internasional. Partai itu mengingatkan bahwa tindakan semacam ini dapat mendorong negara kuat melakukan intimidasi terhadap negara yang lebih lemah.

Sebagai bagian dari koalisi politik dalam pemerintahan, PRIMA mendorong Pemerintah Republik Indonesia untuk segera mengupayakan komunikasi diplomatik yang menekan pembebasan Presiden Maduro. Langkah tersebut dinilai penting agar ketegangan internasional tidak meluas menjadi konflik yang lebih besar.

Agus juga mengaitkan peristiwa ini dengan peringatan terhadap ancaman imperialisme dan neokolonialisme yang, menurutnya, masih mengincar sumber daya ekonomi negara lain. “Kejadian ini menjadi pengingat bahwa kepentingan imperialisme masih ada dan harus diwaspadai demi kedaulatan serta hak rakyat atas sumber daya nasional,” tutup Agus. (Mun)