CSIS Sebut Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal Belum Tentu Tingkatkan Akuntabilitas

AKTUALITAS.ID – Centre for Strategic and International Studies (CSIS) menilai asumsi bahwa pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal dapat meningkatkan akuntabilitas politik tidak didukung oleh bukti empiris yang kuat. Penilaian ini disampaikan Peneliti CSIS Arya Fernandes dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (20/1/2026).

Arya mempertanyakan dasar argumentasi dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengasumsikan pemilu terpisah akan mendorong pemilih lebih rasional dalam memberikan reward dan punishment kepada partai politik.

“Pertanyaannya, benarkah dengan memisahkan pemilu nasional dan pemilu daerah itu akan menciptakan akuntabilitas politik seperti yang diasumsikan dalam putusan MK?” ujar Arya.

Menurutnya, anggapan bahwa jeda waktu antara pemilu nasional dan lokal otomatis membuat pemilih lebih fokus pada isu daerah merupakan asumsi kausal yang lemah dan tidak sejalan dengan temuan akademik.

“Kita seolah menganggap kalau pemilu dipisah, isu lokal otomatis menguat dan akuntabilitas meningkat. Padahal literatur komparatif pemilu tidak mendukung asumsi kausalitas itu,” tegasnya.

Arya merujuk pada pengalaman sejumlah negara di Amerika Latin yang justru menunjukkan dampak kontraproduktif dari pemisahan pemilu pusat dan daerah. Dalam praktiknya, konflik politik lokal justru meningkat.

“Di banyak negara Amerika Latin, konflik politik di daerah makin terbuka ketika pemilu nasional dan daerah dipisah, karena tidak ada cooling period setelah pembentukan pemerintahan nasional,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menilai pemisahan pemilu juga tidak otomatis memperkuat desentralisasi politik. Struktur insentif politik Indonesia yang masih sangat terpusat membuat kontestasi elite nasional tetap mendominasi politik lokal.

“Dalam sistem multipartai dengan struktur partai yang terpusat, pemilu terpisah justru berisiko memperpanjang siklus konflik politik dan memusatkan kembali perhatian pada elite, bukan pada isu-isu lokal,” ujarnya.

Atas dasar itu, Arya menegaskan bahwa narasi yang selama ini berkembang—bahwa pemisahan pemilu nasional dan daerah akan otomatis meningkatkan akuntabilitas politik—perlu dikaji ulang secara serius.

“Secara empiris, klaim tersebut belum terbukti,” pungkasnya. (Bowo/Mun)