Partai Geloara Desak Threshold Dihapus Total

AKTUALITAS.ID – Panggung politik nasional kembali bergetar. Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia melontarkan gagasan yang berpotensi mengubah wajah demokrasi Indonesia secara drastis: menghapus seluruh bentuk threshold atau ambang batas dalam sistem pemilu.

Tak hanya presidential threshold yang telah lebih dulu tumbang melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK), Partai Gelora kini menginginkan parliamentary threshold dan berbagai ambang batas politik lainnya ikut dihapus dari sistem kepemiluan nasional.

Ketua Umum Partai Gelora, Anis Matta, menegaskan bahwa demokrasi Indonesia harus membuka ruang yang setara bagi seluruh kekuatan politik tanpa diskriminasi melalui berbagai syarat ambang batas.

“Memperjuangkan dihapuskannya segala bentuk threshold, baik untuk pusat maupun daerah, sebagaimana threshold untuk pilpres sudah dihapus,” tegas Anis Matt dengan nada menggelegar usai acara Bimtek II Partai Gelora di Petojo, Jakarta, Sabtu (13/6/2026).

Pernyataan tersebut langsung menjadi sorotan karena muncul di tengah perubahan besar yang sedang terjadi pasca sejumlah putusan MK terkait sistem pemilu.

Bagi Gelora, putusan MK yang menghapus presidential threshold dan menyatakan parliamentary threshold 4 persen inkonstitusional merupakan momentum untuk melakukan reformasi total terhadap sistem demokrasi Indonesia.

Selama ini, berbagai ambang batas dianggap menjadi tembok besar yang menghalangi munculnya alternatif kepemimpinan nasional dan menghambat partai-partai baru memperoleh representasi politik.

Gelora menilai jutaan suara rakyat selama ini berpotensi terbuang sia-sia akibat aturan ambang batas yang membuat suara pemilih tidak terkonversi menjadi kursi parlemen.

Jika gagasan ini benar-benar diwujudkan dalam revisi Undang-Undang Pemilu, peta politik Indonesia berpotensi berubah secara fundamental. Partai-partai kecil yang selama ini kesulitan menembus parlemen bisa memperoleh peluang jauh lebih besar untuk masuk Senayan.

Di sisi lain, langkah tersebut juga memunculkan kekhawatiran. Sejumlah pengamat mengingatkan bahwa penghapusan threshold secara total dapat memicu fragmentasi politik yang lebih tajam, memperbanyak jumlah partai di parlemen, dan menyulitkan proses pengambilan keputusan nasional.

Menariknya, di tengah menguatnya wacana tersebut, Anis Matta mengakui komunikasi politik lintas partai terus berlangsung, termasuk dengan Partai Gerindra.

Ia membenarkan bahwa Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, aktif menjalin komunikasi dengan berbagai kekuatan politik nasional.

Meski belum ada penjelasan rinci mengenai arah pembicaraan tersebut, pernyataan itu memunculkan spekulasi baru mengenai kemungkinan terbentuknya poros atau kesepahaman politik menjelang pembahasan aturan pemilu baru.

Kini perdebatan besar pun dimulai. Apakah Indonesia akan memasuki era demokrasi yang lebih terbuka tanpa ambang batas? Ataukah justru membuka risiko lahirnya parlemen yang semakin terfragmentasi?

Yang pasti, usulan Partai Gelora telah menyalakan kembali perdebatan paling panas menjelang Pemilu 2029. Dan jika threshold benar-benar dihapus total, wajah politik Indonesia bisa berubah lebih drastis daripada yang dibayangkan banyak pihak. (Bowo/Mun)