Guru Besar Sebut Ijazah Gibran Tak Bisa Selamatkan Putusan MA

AKTUALITAS.ID – Rencana Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menunjukkan seluruh ijazahnya dalam persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dinilai tidak akan mengubah konsekuensi hukum yang telah ditetapkan Mahkamah Agung (MA).

Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW), Umbu Rauta, menegaskan langkah tersebut tidak memiliki relevansi hukum untuk membatalkan Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 yang sebelumnya membatalkan Surat Keterangan Dirjen Dikdasmen Kemendikbudristek Nomor 9149/D.D1/KS/2019.

Menurut Umbu, putusan MA tersebut telah menjadi dasar hukum yang mengakhiri polemik mengenai legalitas surat keterangan yang digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pendidikan saat proses pencalonan Wakil Presiden pada Pilpres 2023.

Ia menjelaskan, ketika mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), dokumen yang digunakan Gibran sebagai dasar pemenuhan syarat pendidikan adalah surat keterangan penyetaraan ijazah SMA, bukan ijazah fisik. Karena surat tersebut kemudian dinyatakan batal dan tidak sah oleh MA, maka konsekuensi hukumnya tidak dapat diperbaiki melalui pembuktian yang dilakukan belakangan.

Menurut Umbu, sekalipun Gibran mampu menunjukkan seluruh ijazah dalam persidangan PTUN, hal itu tidak akan mengubah kondisi hukum yang terjadi pada saat proses pendaftaran berlangsung.

“Ijazah yang ditunjukkan saat ini tidak dapat berlaku surut untuk melegitimasi dokumen pendaftaran yang telah dinilai bermasalah secara hukum,” tegasnya.

Umbu menilai substansi persoalan bukan lagi terletak pada keberadaan ijazah fisik, melainkan pada alat bukti yang digunakan ketika proses pencalonan dilakukan. Karena itu, fokus perdebatan hukum kini bergeser pada implikasi putusan MA terhadap status administrasi pencalonan yang telah berlangsung.

Di sisi lain, Umbu menyebut proses Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang tengah bergulir di DPR RI layak mendapat perhatian karena dapat menjadi jalur konstitusional untuk mendapatkan kepastian hukum.

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa HMP tidak otomatis berujung pada pemberhentian seorang Wakil Presiden. Berdasarkan mekanisme konstitusi, proses tersebut harus melalui tahapan pemeriksaan dan persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurutnya, forum MK justru menjadi arena resmi dan konstitusional bagi Gibran untuk mempertahankan kedudukan hukumnya apabila merasa telah memenuhi seluruh syarat pendidikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu.

“Jika memang seluruh syarat pendidikan terpenuhi, maka ruang pembuktian yang menentukan berada dalam proses konstitusional di Mahkamah Konstitusi,” ujar Umbu.

Pernyataan tersebut membuat polemik mengenai dokumen pendidikan Gibran memasuki babak baru. Perdebatan kini tidak lagi semata soal keberadaan ijazah, melainkan mengenai dampak hukum dari putusan MA terhadap proses pencalonan yang telah berlangsung dan kemungkinan langkah lanjutan melalui mekanisme DPR maupun Mahkamah Konstitusi. (Bowo/Mun)