Lolos Paripurna, Nasib Uang Rakyat Bengkalis 2027 Kini di Tangan Banggar

AKTUALITAS.ID – Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2027 resmi memasuki babak lanjutan. Pemerintah Kabupaten Bengkalis menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD dalam Rapat Paripurna yang digelar di Ruang Paripurna DPRD Bengkalis, Selasa (27/10/2026).

Rapat yang dipimpin Wakil Ketua II DPRD Bengkalis Hendrik Firnanda Pangaribuan tersebut menjadi momentum penting dalam menentukan arah kebijakan anggaran daerah di tengah tantangan tekanan fiskal dan ketidakpastian pendapatan dari pemerintah pusat.

Mewakili Bupati Bengkalis, Sekretaris Daerah dr. Ersan Saputra, TH, menyampaikan apresiasi atas berbagai saran, kritik, dan masukan yang disampaikan seluruh fraksi DPRD. Menurutnya, pandangan fraksi merupakan bagian penting dalam menyempurnakan perencanaan pembangunan agar lebih terarah, tepat sasaran, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dalam jawabannya, Pemkab Bengkalis mengakui bahwa berkurangnya transfer dana dari pemerintah pusat menjadi tantangan yang harus dihadapi secara serius. Untuk menjawab kondisi tersebut, pemerintah akan fokus mengoptimalkan pendapatan daerah, meningkatkan efisiensi belanja, dan memperkuat skala prioritas program pembangunan.

Tak hanya itu, pemerintah daerah juga menargetkan perbaikan kinerja perangkat daerah melalui pola kerja yang lebih cepat, tepat, dan terukur. Sementara itu, tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) akan terus dibenahi agar lebih profesional dan mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Terkait usulan pembangunan Puskesmas di Desa Bukit Kerikil, Pemkab Bengkalis menyatakan akan menjadikannya sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan prioritas pembangunan, dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, kesiapan perencanaan, serta kemampuan keuangan daerah.

Pemerintah juga menegaskan bahwa APBD bukan sekadar dokumen formal tahunan. Lebih dari itu, APBD merupakan instrumen strategis untuk menghadirkan keadilan sosial, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mempercepat kesejahteraan masyarakat.

Di tengah potensi penurunan dana bagi hasil migas, langkah penguatan PAD menjadi agenda utama. Optimalisasi pajak dan retribusi daerah, pembenahan sistem pemungutan, hingga pemanfaatan aset daerah akan terus didorong tanpa membebani masyarakat.

Untuk menjaga stabilitas fiskal, anggaran belanja akan difokuskan pada pelayanan dasar dan program-program produktif yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Sementara kegiatan yang bersifat seremonial akan dievaluasi secara ketat guna memastikan setiap rupiah anggaran digunakan secara efektif.

Selain itu, Pemkab Bengkalis juga menyiapkan penataan organisasi perangkat daerah dengan merampingkan struktur dari 45 menjadi 39 unit. Langkah ini dilakukan untuk membangun birokrasi yang lebih efisien, responsif, dan adaptif tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik.

Menutup rapat paripurna, Wakil Ketua II DPRD Bengkalis menyampaikan apresiasi atas jawaban yang diberikan pemerintah daerah. Selanjutnya, Ranperda APBD Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2027 secara resmi diserahkan kepada Badan Anggaran DPRD untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme dan ketentuan perundang-undangan.

Dengan dimulainya pembahasan lanjutan tersebut, arah pembangunan dan strategi pengelolaan keuangan Kabupaten Bengkalis tahun 2027 kini memasuki fase penentuan yang akan menjadi pijakan utama bagi pembangunan daerah di tengah tantangan ekonomi dan fiskal yang terus berkembang. (Apri/Mun)