Jangan Sekadar Angka! DPRD Minta APBD 2027 Benar-Benar Menyentuh Rakyat

AKTUALITAS.ID – Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2027 mulai memasuki fase krusial. Dalam Rapat Paripurna DPRD Bengkalis, seluruh fraksi menyampaikan pandangan umum yang sarat kritik, masukan, dan harapan agar APBD yang disusun tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat.

Rapat yang berlangsung pada Senin (27/10/2026) itu dipimpin Wakil Ketua II DPRD Bengkalis, Hendrik Firnanda Pangaribuan, serta dihadiri Sekretaris Daerah Bengkalis dr. Ersan Saputra mewakili Bupati Bengkalis bersama jajaran perangkat daerah.

Meskipun memberikan apresiasi terhadap penyusunan Ranperda APBD 2027 yang dinilai telah sesuai ketentuan, fraksi-fraksi DPRD tetap memberikan sejumlah catatan strategis agar arah pembangunan daerah lebih terukur, efektif, dan benar-benar berpihak kepada masyarakat.

Fraksi PDI Perjuangan menegaskan tingginya realisasi belanja daerah harus berbanding lurus dengan pemerataan manfaat pembangunan. Menurut fraksi tersebut, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari besarnya anggaran yang terserap, tetapi dari dampak nyata yang dirasakan masyarakat hingga ke pelosok daerah.

Sorotan juga datang dari Fraksi NasDem yang menilai sektor pelayanan kesehatan masih membutuhkan perhatian serius. Salah satu usulan yang kembali mengemuka adalah pembangunan Puskesmas di Desa Bukit Kerikil yang hingga kini belum terealisasi dan diharapkan dapat menjadi prioritas pada APBD 2027.

Sementara itu, Fraksi Gerindra menekankan bahwa pembahasan APBD harus menjadi momentum untuk menjawab kebutuhan masyarakat secara konkret. Setiap program yang dianggarkan harus memiliki manfaat langsung dan mampu mempercepat pembangunan daerah sesuai kemampuan keuangan yang tersedia.

Fraksi PKS mengingatkan agar pemerintah tidak memandang APBD sebagai dokumen rutin tahunan semata. APBD dinilai sebagai instrumen utama untuk menghadirkan keadilan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, penyusunan anggaran diminta lebih disiplin, transparan, akuntabel, dan berbasis kebutuhan masyarakat.

Di sisi lain, Fraksi PKB menyoroti tantangan fiskal yang dihadapi daerah. Fraksi ini mendorong Pemerintah Kabupaten Bengkalis memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi sumber pendapatan, pengelolaan aset yang lebih baik, penguatan investasi, hingga perjuangan memperoleh dukungan transfer dari pemerintah pusat.

Fraksi Bintang Demokrat Karya turut mengingatkan pentingnya penyusunan target pendapatan dan belanja yang realistis. Menurut fraksi tersebut, ketepatan perencanaan menjadi kunci agar program pembangunan tidak terganggu akibat selisih antara proyeksi dan realisasi anggaran.

Tak kalah penting, Fraksi Amanat Perindo Persatuan menyoroti rencana penyesuaian struktur organisasi perangkat daerah yang berkurang dari 45 menjadi 39 perangkat daerah. Pemerintah diminta melakukan pemetaan kewenangan dan beban kerja secara matang agar reformasi birokrasi tidak menimbulkan tumpang tindih fungsi maupun hambatan pelayanan publik.

Berbagai pandangan yang disampaikan fraksi-fraksi tersebut menunjukkan kuatnya dorongan agar APBD 2027 benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang efektif, tepat sasaran, dan mampu menjawab tantangan ekonomi daerah di tengah keterbatasan fiskal.

Pembahasan selanjutnya bersama pemerintah daerah akan menjadi penentu arah kebijakan anggaran Kabupaten Bengkalis tahun depan. DPRD berharap setiap rupiah yang dialokasikan dalam APBD 2027 dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, memperkuat pelayanan publik, serta mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Bengkalis. (Apri/Mun)