Malaysia Mau Minta Kompensasi Kabut Asap ke RI

AKTUALITAS.ID – Ketegangan diplomatik soal bencana kabut asap kembali memanas. Di tengah kuatnya indikasi keterlibatan sejumlah perusahaan asing dalam Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Indonesia, Pemerintah Malaysia secara mengejutkan memilih “cuci tangan” dan kini bermanuver untuk menuntut kompensasi dari Jakarta.

Menteri Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Malaysia, Datuk Seri Arthur Joseph Kurup, secara blak-blakan menepis semua tudingan terhadap korporasi asal negaranya. Dalam sidang pembahasan Anggaran 2027 di Dewan Rakyat, Rabu (28/10/2026), Kurup mengklaim pihaknya telah menelaah isu ini dan tidak menemukan kesalahan dari pihak korporasi.

“Berdasarkan tinjauan sejauh ini, tidak ada bukti konklusif bahwa perusahaan perkebunan yang memiliki keterkaitan dengan Malaysia bertanggung jawab atas kebakaran tersebut,” kilah Kurup.

Pernyataan sepihak ini langsung menabrak data keras yang disodorkan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi). Melalui laporan investigasi bertajuk “Who are Behind the Fires”, Walhi sebelumnya telah membongkar rekam jejak 21 perusahaan terafiliasi Malaysia yang disinyalir kuat ikut andil memicu karhutla di Indonesia sepanjang tahun ini.

Bukannya mengevaluasi perusahaan-perusahaan tersebut, Malaysia justru mencari celah untuk menagih ganti rugi. Kurup mengakui bahwa perjanjian ASEAN saat ini belum memiliki mekanisme spesifik terkait tuntutan kompensasi lintas negara. Namun, ia menegaskan Malaysia tidak akan berhenti mencari jalan.

“Pemerintah terbuka untuk menelaah kesesuaian mekanisme hukum lain di bawah hukum internasional,” tegas Kurup. Ia juga menginstruksikan studi menyeluruh terkait kerugian kesehatan dan ekonomi warganya untuk dijadikan peluru dalam menentukan langkah hukum lanjutan terhadap Indonesia.

Desakan dari dalam negeri Malaysia juga semakin keras. Anggota Parlemen Bagan, Lim Guan Eng, memaparkan luas area yang hangus di Indonesia tahun ini telah menyentuh angka 300.000 hektare—meroket 70 persen dibandingkan data tahun 2023. Lim menuntut pembentukan gugus tugas permanen ASEAN yang dilengkapi tim penyelamat darurat untuk meredam bencana tahunan ini.

Kini, posisi Indonesia semakin diuji: menyerah pada ancaman ganti rugi Malaysia, atau menyeret para korporasi pembakar lahan tersebut untuk membuktikan kebenaran data di meja hijau. (Bowo/Mun)