Polisi Larang Wartawan Liput Demo di Bundaran HI

AKTUALITAS.ID – Kebebasan pers kembali diberangus di jalanan ibu kota. Aparat kepolisian secara sewenang-wenang memblokir akses jurnalis yang hendak meliput aksi demonstrasi di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, Rabu (28/10/2026).

Wartawan dari IDN Times dan Jawa Pos menjadi korban penghadangan aparat di lapangan. Meski telah menunjukkan kartu identitas pers resmi, pintu barikade tetap tertutup rapat. Mereka dilarang keras menembus titik pusat aksi.

Pantauan di lokasi, pengamanan di kawasan Bundaran HI diperketat secara signifikan. Ratusan personel Brimob terlihat diturunkan dan bersiaga membarikade jalanan, khususnya di sekitar area UOB.

“Demi keamanan, tidak bisa masuk,” cetus salah satu petugas kepolisian di lokasi, memotong langkah jurnalis yang berusaha mendekati titik utama massa.

Alasan klise bermodalkan ‘dalih keamanan’ ini memicu pertanyaan tajam: Ada apa di balik barikade hingga kerja jurnalistik harus disetop total?

Tindakan represif ruang peliputan ini jelas mencederai fungsi pers dan berpotensi kuat menabrak Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Beleid tersebut menjamin hak pers untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan informasi. Bahkan, Pasal 18 secara tegas mengancam sanksi pidana bagi siapa saja yang sengaja menghalang-halangi kerja jurnalistik.

Pengamanan demonstrasi memang mutlak diperlukan demi keselamatan bersama. Namun, pembatasan steril area tanpa penjelasan konkret, tanpa rute alternatif peliputan, dan sekadar diusir dengan alasan “bahaya”, bukan sekadar urusan nasib profesi wartawan. Ini adalah perampasan hak publik untuk mendapatkan informasi langsung, utuh, dan berimbang dari lapangan.

Hingga berita ini diturunkan, pihak kepolisian belum memberikan penjelasan resmi maupun dasar spesifik terkait sterilisasi total yang memberangus akses media di kawasan Bundaran HI.

Demokrasi memang butuh keamanan, tetapi demokrasi dipastikan mati tanpa transparansi informasi yang terbuka. (Kusuma/Mun)