Karena Banyak Mudaratnya, PPP: Pilkada Langsung Harus Dievaluasi

AKTUALITAS.ID – Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan, Achmad Baidowi, ingin ada evaluasi mengenai pilkada langsung. Soal sistem apakah tetap pilkada langsung atau kembali ke DPRD diserahkan pada proses politik ke depan.

“Tapi pada prinsipnya pilkada langsung harus dievaluasi, karena memang banyak mudaratnya,” kata Baidowi di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (19/11).

Ia mencontohkan kelemahan pilkada langsung di antaranya biaya politiknya tinggi dan ada konflik horizontal. Sementara itu, belum tentu menghasilkan kepala daerah yang mengangkat kesejahteraan masyarakat di daerahnya.

“Baru kemudian bagaimana cara mengevaluasinya, itu baru kita diskusikan. Tetap menggunakan pilkada langsung tapi instrumennya disederhanakan atau kembali ke pilihan DPRD, itu nanti masih proses diskusi lebih lanjut. Belum kita putuskan caranya,” ujar Baidowi.

Menurutnya, harus dilihat juga apa yang menjadi titik evaluasi. Misalnya ongkos politiknya terlalu mahal, maka perlu dievaluasi pos mana yang harus dikurangi.

“Contoh, kampanye yang biasanya 6 bulan itu dipangkas jadi 3 bulan. Paling tidak biaya kampanye sudah turun separuh. Apalagi? Kedua, biaya tentang saksi, ditanggung oleh negara. Sehingga dia nggak terlalu harus keluar uang saksi banyak,” tutur Baidowi.

Ia mencontohkan lagi misalnya memperketat ketentuan pidana bagi praktik mahar politik. Misalnya kalau terjadi mahar politik, partainya harus dibubarkan.

“Ini kan macam tipu-tipu lah, mohon maaf ya, bukan tipu-tipu, ya macam penyiasatan lah. Kita bukan money politic tapi pos politik. Harus ada batas toleransi yang diatur seberapa besar calon itu mengeluarkan biaya politik. Baru itu bisa menekan,” kata Baidowi.

Menurutnya, kalau itu tidak bisa ditekan semuanya, maka ongkos politik masih akan tinggi. Bisa saja opsi mengembalikan kepada DPRD itu mendapatkan pembenaran.

“Itu lebih mudah, mengawasi 45 orang lebih mudah daripada mengawasi 600 ribu orang. 45 orang tinggal diawasi selama proses pendaftaran sampai dia pemilihan ditongkrongin saja, tempatkan 2 aparat hukum mengawal dia selama 24 jam. Lebih murah, daripada harus mengawal 600 ribu orang. Capek itu,” kata Baidowi.

Ia menjelaskan, persoalannya bukan soal kemunduran, tapi soal tujuan berdemokrasi. Dalam demokrasi yang diinginkan kesejahteraan rakyat. Demokrasi hanya tata cara berpolitik untuk mencapai tujuan kesejahteraan rakyat.

“Kalau ternyata hanya untuk menghamburkan keuangan negara, ya sebaiknya dievaluasi. Tapi demikian, bukan kemunduran. Bukan berarti kembali ke DPRD, pilihan ke DPRD, bukan berarti ini satu-satunya instrumen untuk menekan biaya politik. Kalau persoalannya biaya politik, kan bisa ditekan yang lain seperti yang saya sampaikan tadi,” ujar Baidowi.