Demokrat Siap Hadang Trump Soal Perang Iran

AKTUALITAS.ID – Partai Demokrat di Kongres Amerika Serikat tengah mempertimbangkan langkah hukum terhadap Presiden Donald Trump jika melanjutkan operasi militer terhadap Iran tanpa persetujuan legislatif setelah 1 Mei 2026.

Ketegangan politik di Amerika Serikat meningkat seiring rencana Partai Demokrat untuk menggugat Presiden Donald Trump terkait kebijakan perang terhadap Iran.

Langkah ini dipertimbangkan menyusul batas waktu 60 hari bagi presiden untuk mendapatkan persetujuan Kongres atas operasi militer yang akan berakhir pada 1 Mei 2026.

Mengutip laporan Time, jika melewati tenggat tersebut, Trump secara hukum diwajibkan memperoleh persetujuan legislatif atau mengajukan tambahan waktu 30 hari guna menarik pasukan.

Sejumlah anggota Demokrat di Kongres menilai kebijakan tersebut berpotensi melanggar konstitusi serta memicu eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah.

Senator Adam Schiff disebut akan kembali mendorong pemungutan suara resolusi pembatasan kewenangan presiden dalam perang pada akhir pekan ini.

Namun, upaya sebelumnya untuk membatasi kewenangan Trump melalui Senat berulang kali mengalami penolakan.

Kritik terhadap kebijakan Gedung Putih semakin menguat setelah serangan yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran, yang dinilai berisiko memperluas konflik regional.

Di sisi lain, Presiden Trump kembali menyalahkan Iran atas mandeknya perundingan damai. Dalam pernyataannya di media sosial, ia menyebut Iran berada dalam “keadaan runtuh” dan mendesak agar Selat Hormuz segera dibuka kembali.

Pernyataan tersebut muncul setelah Iran mengajukan proposal baru yang mencakup pembukaan Selat Hormuz serta penghentian perang, dengan syarat pembahasan nuklir ditunda.

Juru bicara Gedung Putih, Karoline Leavitt, mengatakan bahwa Trump bersama tim keamanan nasional telah meninjau proposal tersebut, namun belum memberikan sinyal persetujuan.

Salah satu tuntutan utama AS dalam negosiasi adalah penghentian program pengayaan uranium Iran. Di sisi lain, Iran meminta pencabutan blokade pelabuhan sebelum membuka kembali jalur pelayaran strategis tersebut.

Menurut Komando Pusat Militer AS, blokade itu telah berdampak pada setidaknya 39 kapal komersial.

Hingga kini, upaya diplomasi masih menemui jalan buntu setelah perundingan tingkat tinggi yang dimediasi Pakistan pada pertengahan April gagal mencapai kesepakatan.

Dengan situasi yang semakin kompleks, langkah Demokrat untuk menggugat Trump berpotensi menjadi babak baru dalam konflik politik domestik AS, sekaligus menambah ketidakpastian dalam upaya penyelesaian perang Iran. (Mun)