Dasco Minta Pemerintah Evaluasi Usai Kepuasan Publik Turun Tajam

AKTUALITAS.ID – Penurunan tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo Subianto menjadi sorotan di Senayan. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan hasil survei terbaru Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) tidak boleh dipandang sebelah mata dan harus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah.

Dasco mengatakan DPR tengah mengkaji temuan survei tersebut untuk dibandingkan dengan berbagai indikator lain. Menurutnya, setiap hasil survei yang menggambarkan kondisi riil di masyarakat patut dijadikan masukan agar pemerintah dapat memperbaiki kinerja.

“Kami juga sedang mempelajari dan mengkaji. Hasil survei merupakan masukan yang nantinya akan kami komparasikan,” ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/7/2026).

Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu berharap pemerintah tidak bersikap defensif terhadap hasil survei. Sebaliknya, temuan tersebut perlu dijadikan momentum untuk mengidentifikasi persoalan yang dirasakan masyarakat sekaligus mempercepat langkah pembenahan.

Ia menegaskan, apabila hasil kajian memang sesuai dengan kondisi di lapangan, maka pemerintah perlu meresponsnya melalui kebijakan yang mampu menjawab harapan publik.

Sorotan terhadap kinerja pemerintah mencuat setelah SMRC merilis survei yang menunjukkan penurunan signifikan tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo.

Pada November 2025, tingkat kepuasan publik masih berada di angka 81,2 persen. Angka tersebut kemudian turun menjadi 66,4 persen pada survei Februari–Maret 2026 dan kembali merosot menjadi 51,1 persen pada Juli 2026.

Artinya, dalam kurun sekitar sembilan bulan terjadi penurunan 30,1 poin persentase, sebuah tren yang menunjukkan melemahnya tingkat kepuasan responden dibandingkan hasil survei sebelumnya.

Meski demikian, survei merupakan salah satu instrumen untuk mengukur opini publik dan hasilnya dapat berbeda bergantung pada metodologi, waktu pelaksanaan, serta lembaga yang melakukan survei. Karena itu, temuan tersebut sebaiknya dipahami sebagai masukan yang dapat menjadi bahan evaluasi, bukan sebagai satu-satunya ukuran kinerja pemerintah. (Bowo/Mun)