Rencana TNI Rekrut 24 Ribu Prajurit Perlu Kajian

AKTUALITAS.ID – Komisi I DPR akan membahas rencana pembentukan Batalyon Teritorial Pembangunan dan rekrutmen 24 ribu prajurit bersama Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto.

Anggota Komisi I DPR RI Oleh Soleh mengingatkan agar rencana Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) merekrut 24 ribu prajurit baru untuk pembentukan Batalyon Teritorial Pembangunan (BTP) perlu dikaji secara matang dengan mempertimbangkan sejumlah hal.

Menurut dia, penambahan jumlah personel TNI dalam skala besar merupakan kebijakan strategis yang memerlukan perencanaan menyeluruh, baik dari sisi kebutuhan riil pertahanan negara, anggaran, hingga implikasi terhadap struktur organisasi TNI ke depan.

“Saya mengingatkan agar rencana ini tidak bersifat reaktif atau seremonial, melainkan betul-betul berdasarkan kajian strategis yang mempertimbangkan situasi geopolitik, postur pertahanan, serta efisiensi anggaran negara,” kata Oleh Soleh dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu (11/6/2025).

Dia juga mengingatkan pembentukan Batalyon Teritorial Pembangunan harus memiliki basis kebutuhan yang jelas dan tidak tumpang tindih dengan fungsi satuan teritorial yang telah ada, seperti komando distrik militer (kodim) dan komando rayon militer (koramil).

“Jangan sampai kita membuat struktur baru tanpa evaluasi atas efektivitas satuan yang sudah ada. Ini bisa menimbulkan pemborosan sumber daya manusia dan anggaran,” ujarnya.

Selain itu, dia menekankan pentingnya koordinasi antara TNI, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Keuangan, dalam perencanaan rekrutmen dan pembentukan batalyon baru agar sejalan dengan prioritas pembangunan nasional dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Wakil rakyat itu pun menyatakan pihaknya akan terus mengawasi perkembangan rencana rekrutmen tersebut, serta mendorong dilakukannya uji kelayakan dan kebutuhan (feasibility study) sebelum kebijakan ini diimplementasikan.

“Kita dukung penguatan TNI, tapi harus berdasarkan kebutuhan objektif dan perencanaan yang tepat. Ini soal masa depan pertahanan negara,” ucap legislator dari komisi yang membidangi urusan pertahanan, informasi dan luar negeri itu.  (Yan Kusuma/goeh)