Bawaslu Ingatkan Demokrasi Bisa Lumpuh Jika Pemantau Pemilu Pasif

AKTUALITAS.ID – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengingatkan pentingnya keterlibatan masyarakat sipil dalam menjaga kualitas demokrasi Indonesia. Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, secara tegas meminta Komisi Independen Pemantau Pemilu Indonesia (KIPP Indonesia) tetap aktif mengawal setiap proses pemilu agar jalannya demokrasi tidak kehilangan kontrol publik.

Menurut Bagja, keberadaan organisasi pemantau independen seperti KIPP Indonesia menjadi benteng penting untuk memastikan penyelenggara pemilu, partai politik, hingga pemerintah tetap berada dalam koridor demokrasi yang sehat dan transparan.

“Kehadiran masyarakat sipil penting untuk ikut menilai kualitas penyelenggara pemilu, partai politik, maupun pemerintah melalui pemilu dan hasilnya,” kata Bagja saat menerima audiensi KIPP Indonesia di Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Bagja menegaskan, Bawaslu tidak ingin semangat kerelawanan dalam pemantauan pemilu melemah. Sebab, pengawasan publik dinilai menjadi salah satu kunci menjaga legitimasi hasil pemilu sekaligus mencegah praktik-praktik yang mencederai demokrasi.

Ia mengatakan negara harus hadir mendukung masyarakat agar tetap memiliki ruang aktif dalam mengawasi jalannya pemerintahan dan proses demokrasi nasional.

Dalam pertemuan tersebut, Sekretaris Jenderal KIPP Indonesia, Brahma Aryana, turut menyoroti pentingnya penguatan peran masyarakat sipil dalam pemantauan pemilu. Ia menyebut program Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) yang digagas Bawaslu telah membuka ruang besar bagi publik untuk terlibat langsung mengawasi pesta demokrasi.

Menurut Brahma, lulusan SKPP memiliki potensi besar menjadi pengawas partisipatif maupun pemantau independen di berbagai daerah. Karena itu, dukungan terhadap gerakan kerelawanan seperti yang dijalankan KIPP Indonesia harus terus diperkuat agar partisipasi publik tidak mati di tengah jalan.

Sebagai informasi, KIPP Indonesia merupakan organisasi pemantau pemilu independen yang berdiri sejak 1996 dan dikenal sebagai salah satu pelopor pengawasan pemilu berbasis masyarakat sipil di Indonesia. (Mun)