Gubernur DKI Tanggapi Polemik Tunjangan DPRD Rp70 Juta

AKTUALITAS.ID – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo angkat bicara terkait sorotan publik atas besarnya tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta yang mencapai Rp70,4 juta per bulan.

Pramono mengatakan pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan DPRD DKI Jakarta yang dijadwalkan menggelar rapat membahas hal tersebut.

“Saya sudah berkomunikasi dengan DPRD Jakarta, dan mereka hari ini akan mengadakan rapat. Tentunya keputusan ini sepenuhnya ada di DPRD Jakarta,” ujar Pramono di Jakarta Pusat, Senin (8/9).

Besaran tunjangan DPRD itu diatur berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2017 serta Pergub DKI Jakarta Nomor 17 Tahun 2022. Aturan tersebut menyebutkan jika pemerintah daerah belum mampu menyediakan rumah jabatan, maka anggota DPRD berhak atas tunjangan perumahan berupa uang. Berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 415 Tahun 2022, tunjangan pimpinan DPRD ditetapkan Rp78,8 juta, sementara anggota DPRD menerima Rp70,4 juta per bulan.

Polemik ini menuai reaksi keras publik. Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi (AMPSI) pada Kamis (2/9) menggelar aksi di depan Gedung DPRD DKI dengan tiga tuntutan utama:

1. Transparansi dan evaluasi gaji serta tunjangan DPRD DKI yang dinilai lebih besar dari DPR RI.
2. Penurunan bahkan penghapusan tunjangan yang dianggap berlebihan dan tidak pro-rakyat.
3. Audit menyeluruh terhadap laporan keuangan sejumlah BUMD DKI, termasuk Darma Jaya, Pasar Jaya, Food Station, PAM Jaya, dan Jakpro.

Menanggapi desakan itu, Wakil Ketua DPRD DKI Ima Mahdiah menegaskan pihaknya akan transparan terkait gaji dan tunjangan dewan. Sementara Wakil Ketua DPRD lainnya, Basri Baco, menyatakan seluruh fraksi tidak keberatan jika nantinya ada penyesuaian.

“Kami sepakat untuk mengevaluasi. Kalau memang perlu penyesuaian, kami siap,” ucap Basri. (ARI WIBOWO/DIN)