Komnas HAM: Pendekatan Kekerasan di Papua Tidak Dapat Dibenarkan

AKTUALITAS.ID – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengecam keras penembakan dan pendekatan kekerasan yang kembali terjadi di wilayah Papua. Lembaga itu menilai penggunaan kekuatan bersenjata justru memperburuk situasi kemanusiaan dan menambah jumlah korban jiwa.

Ketua Komnas HAM Anis Hidayah mengatakan, pihaknya telah menerima laporan mengenai eskalasi konflik bersenjata di Papua Tengah dan Papua Barat, termasuk kontak tembak antara TNI dan Kelompok Sipil Bersenjata (KSB) di Kampung Soanggama, Distrik Homeyo, Kabupaten Intan Jaya, pada Rabu (15/10/2025).

“Peristiwa itu diduga mengakibatkan 14 korban jiwa dari pihak KSB dan warga sipil. Kami memandang penggunaan kekerasan tidak dapat dibenarkan dalam kondisi apa pun,” tegas Anis dalam keterangan resminya, Sabtu (18/10/2025).

Selain itu, Komnas HAM juga mencatat penembakan di Jalan Kali Semen, Distrik Nabire Barat, Papua Tengah, pada Jumat (17/10/2025), yang menewaskan satu warga sipil dan melukai empat orang lainnya. Tiga anggota aparat keamanan juga dilaporkan mengalami luka-luka dalam insiden tersebut.

Lembaga itu turut menerima laporan dugaan penganiayaan terhadap dua relawan LP3BH, Kornelis Aisnak dan Ruben Frasa, di Distrik Moskona Utara, Teluk Bintuni, Papua Barat, saat menyalurkan bantuan kemanusiaan.

“Pendekatan kekerasan hanya akan memperburuk situasi dan meningkatkan risiko jatuhnya korban. Pemerintah harus segera meninjau ulang strategi keamanan di Papua,” ujar Anis.

Komnas HAM menegaskan, penyelesaian konflik di Papua seharusnya dilakukan melalui dialog damai dan pendekatan berbasis hak asasi manusia, bukan dengan kekuatan bersenjata.

“Kami meminta semua pihak menahan diri dan mengedepankan dialog demi mencegah eskalasi konflik di Papua. Pemerintah harus segera menghentikan segala bentuk kekerasan dan memulihkan kondisi korban,” tambahnya.

Sebagai tindak lanjut, Komnas HAM telah melakukan koordinasi dengan Kapolri, Gubernur Papua Tengah, Kapolda Papua Tengah, dan Bupati Intan Jaya untuk membangun pendekatan keamanan yang lebih humanis.

“Kami berharap koordinasi ini dapat membangun sinergi berbasis HAM dalam menangani konflik bersenjata di Papua,” kata Anis.

Komnas HAM juga berencana melakukan pemantauan langsung di lapangan untuk memastikan penegakan hukum berlangsung imparsial, transparan, dan akuntabel, sesuai dengan mandat konstitusional lembaga tersebut. (Mun)