Tito: Pilkada Langsung Tak Jamin Pemimpin Bersih dari Korupsi

AKTUALITAS.ID – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyoroti maraknya kepala daerah yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Ia menegaskan, sistem pemilihan langsung tidak otomatis menghasilkan pemimpin yang bersih dan berintegritas.

Pernyataan tersebut disampaikan Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/4/2026). Ia secara lugas mengaitkan fenomena banyaknya kepala daerah yang tersandung kasus korupsi dengan proses Pilkada langsung.

“Yang milih siapa? Rakyat, iya kan,” ujar Tito, dikutip Rabu (15/4/2026).

Mantan Kapolri itu menegaskan bahwa Pilkada langsung memang memiliki sisi positif dalam demokrasi. Namun, sistem tersebut tidak menjamin kualitas pemimpin yang terpilih.

“Tidak menjamin ada pemimpin yang bagus. Ada yang bagus, ada juga yang seperti ini,” katanya.

Menurut Tito, maraknya OTT yang dilakukan KPK dalam waktu berdekatan menunjukkan bahwa persoalan korupsi di daerah tidak bisa dilihat sebagai kasus individu semata.

Ia menilai ada persoalan mendasar dan sistematis yang menjadi akar masalah, mulai dari integritas pejabat, moral hazard, hingga faktor kesejahteraan.

Lebih jauh, Tito juga menyoroti mekanisme rekrutmen kepala daerah yang dinilai masih memiliki kelemahan. Salah satu faktor utama adalah tingginya biaya politik dalam Pilkada langsung.

“Mekanisme rekrutmen ini ada sisi positif, tapi juga ada negatifnya, termasuk biaya politik yang mahal dan tidak menjamin yang terpilih adalah orang yang baik,” jelasnya.

Fenomena banyaknya kepala daerah yang terjerat OTT, lanjut Tito, menjadi alarm serius bagi sistem politik daerah di Indonesia yang perlu segera dibenahi.

Pernyataan Mendagri ini memperkuat urgensi evaluasi terhadap sistem Pilkada langsung. Pemerintah dan pemangku kepentingan diharapkan dapat merumuskan langkah perbaikan agar proses rekrutmen politik mampu menghasilkan pemimpin daerah yang berintegritas dan bebas dari praktik korupsi. (Bowo/Mun)