Keputusan Presiden Picu Perang Jalanan di Somalia

AKTUALITAS.ID – Ibu kota Somalia, Mogadishu, dilanda kekacauan setelah terjadi baku tembak hebat pada Rabu (3/6/2026) waktu setempat. Insiden ini pecah tak lama setelah Presiden Hassan Sheikh Mohamud mengumumkan perpanjangan masa jabatannya selama satu tahun.

Kantor berita AFP melaporkan situasi di Mogadishu berubah menjadi mencekam setelah keputusan tersebut memicu penolakan dari kelompok oposisi dan sebagian warga. Masa jabatan Presiden Mohamud sebelumnya dijadwalkan berakhir pada 15 Mei, namun diperpanjang dengan alasan transisi menuju sistem pemilu baru.

Dalam pernyataannya, mantan Perdana Menteri Somalia Hassan Ali Khaire mengaku menjadi sasaran serangan pasukan pemerintah menjelang rencana aksi demonstrasi pada Kamis (4/6/2026).

“Serangan dilancarkan terhadap kami oleh pasukan yang dipimpin presiden yang masa jabatannya telah berakhir,” ujar Khaire melalui unggahan media sosial.

Jurnalis AFP di lokasi melaporkan suasana panik terjadi di distrik Howl Wadaag, dengan suara tembakan terdengar jelas di berbagai titik kota. Sejumlah saksi menyebut bentrokan melibatkan pasukan oposisi bersenjata dan aparat kepolisian Somalia.

“Aksi penembakan berlangsung sekitar 15 menit sebelum mereda. Bahkan terdengar penggunaan RPG dan ledakan di beberapa area,” kata seorang saksi mata, Saleban Mahad.

Suara tembakan juga dilaporkan terdengar di sekitar kediaman mantan Presiden Sharif Sheikh Ahmed, menambah ketegangan di ibu kota.

Pemerintah Somalia mengecam insiden tersebut dan menyebutnya sebagai “kejadian yang disayangkan”. Pemerintah juga menuding kelompok milisi oposisi sebagai pihak yang memicu kekerasan, termasuk menyebut keterlibatan Hassan Ali Khaire dalam pengorganisasian aksi tersebut.

Di sisi lain, Presiden Mohamud sebelumnya menyatakan bahwa perpanjangan masa jabatan dilakukan berdasarkan kerangka konstitusi baru yang telah disahkan parlemen pada Maret lalu. Ia beralasan kebijakan tersebut diperlukan untuk memperkuat transisi menuju pemilu demokratis.

Namun, langkah tersebut mendapat penolakan dari oposisi dan sejumlah pemimpin daerah yang menilai kebijakan itu sebagai upaya pemusatan kekuasaan di tengah situasi politik Somalia yang masih rapuh dan dipengaruhi konflik bersenjata di berbagai wilayah. (Mun)