Anggota DPD Pertanyakan Polri Karena Lamban Ungkap Dalang Kerusuhan dan Penjarahan

AKTUALITAS.ID – Anggota DPD RI asal Daerah Istimewa Yogyakarta, Hilmy Muhammad mengapresiasi sikap Presiden Prabowo Subianto yang mengecam kerusuhan dan penjarahan beberapa hari lalu.

Menurutnya, langkah Presiden membentuk tim reformasi kepolisian patut diapresiasi, namun negara masih dinilai setengah hati karena belum mampu mengungkap dalang di balik peristiwa tersebut.

“Saya menghargai sikap Presiden yang menolak kerusuhan dan menekankan penegakan hukum, kemudian akan mereformasi kepolisian. Tetapi rakyat membutuhkan bukti nyata, bukan sekadar pernyataan moral. Jangan setengah hati. Apalagi sudah beberapa hari, sejumlah pelaku sudah ditetapkan, namun tidak ada perkembangan soal siapa aktor intelektualnya. Ini yang meresahkan,” tegas Hilmy Muhammad atau akrab disapa Gus Hilmy dalam keterangan persnya kepada Aktualitas.id, Jumat (12/9/2025).

Anggota Komite II DPD RI itu juga menyoroti keterangan Kapolri yang sebelumnya menyebut adanya indikasi makar, sejalan dengan pernyataan Presiden. Namun publik hingga kini belum melihat adanya pendalaman serius dari aparat.

“Kalau Kapolri sudah lapor dan Presiden sudah bicara soal potensi makar, lantas sejauh mana tindak lanjutnya? Wong soal terorisme saja bisa cepat diungkap, kok dalam kasus ini seolah-olah tidak ada kejelasan siapa dalangnya. Padahal peristiwa ini punya pola dan indikasi nyata. Kan ada beberapa yang ditangkap. Sebenarnya bisa dilakukan pendalaman dan penyelidikan lebih lanjut. Ada apa sebenarnya?” ujarnya.

Gus Hilmy menegaskan kerusuhan dan penjarahan tidak bisa dianggap sebagai aspirasi murni warga, melainkan ulah provokator yang harus segera ditindak. Menurutnya, jika Polri hanya berhenti pada pelaku lapangan, maka hukum telah gagal menyentuh akar masalah.

“Jangan sampai kasus sebesar ini menguap begitu saja, sementara kerugian akibat pengrusakan fasilitas umum sudah lebih dari Rp1,2 triliun. Kapolri harus berani membuktikan kinerjanya,” katanya.

Ia juga mengingatkan Presiden agar tidak berhenti pada retorika. Sebagai kepala negara, Presiden memiliki kewenangan penuh memastikan aparat penegak hukum bekerja cepat dan transparan.

“Apresiasi saya tetap ada kepada Presiden, tetapi kami butuh tindakan yang nyata dan segera. Negara tidak boleh terlihat gamang menghadapi provokator yang mengancam stabilitas bangsa. Jangan biarkan rakyat kecil jadi tumbal sementara dalang sebenarnya bebas berkeliaran,” pungkasnya. (RR)