AMMSI: Efisiensi Anggaran Harus Dibarengi Pengawasan Ketat

AKTUALITAS.ID – Asosiasi Mitra Makan Bergizi Gratis Seluruh Indonesia (AMMSI) mendukung kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN) yang menghentikan sementara distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama masa libur sekolah. Organisasi tersebut menilai langkah itu penting untuk memperkuat evaluasi tata kelola sekaligus meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran negara.

AMMSI menyebut penyesuaian operasional yang diatur dalam Surat Edaran Kepala BGN Nomor 12 Tahun 2026 memberikan kesempatan bagi pemerintah melakukan pembenahan sistem agar pelaksanaan Program MBG semakin efektif, transparan, dan akuntabel.

Namun, perhatian AMMSI tidak hanya tertuju pada penghentian sementara distribusi MBG. Organisasi itu juga menyoroti keberadaan dapur-dapur MBG yang disebut beroperasi di luar mekanisme resmi pemerintah.

Ketua Umum AMMSI Rizky Herdianto meminta Badan Gizi Nasional bersama aparat pengawas segera melakukan evaluasi dan penertiban terhadap dapur yang diduga beroperasi tanpa mengikuti prosedur resmi maupun di wilayah yang telah melebihi kebutuhan layanan.

Menurut Rizky, apabila terdapat dapur yang dibangun melalui mekanisme yang tidak sesuai aturan, kondisi tersebut berpotensi mengganggu tata kelola program dan menimbulkan pemborosan anggaran negara. Pernyataan tersebut merupakan pandangan AMMSI dan bukan temuan resmi pemerintah mengenai adanya pelanggaran yang telah terbukti.

AMMSI juga menilai pengawasan menjadi faktor penting agar Program MBG tetap berjalan sesuai tujuan awal, yakni memenuhi kebutuhan gizi masyarakat secara tepat sasaran dan berkelanjutan.

“Efisiensi anggaran harus berjalan beriringan dengan pengawasan yang kuat. Tidak boleh ada ruang bagi praktik-praktik ilegal, termasuk keberadaan dapur yang beroperasi di luar mekanisme resmi,” ujar Rizky.

Organisasi tersebut menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pelaksanaan Program MBG agar berlandaskan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, serta kepentingan masyarakat luas. AMMSI berharap evaluasi yang dilakukan pemerintah dapat memperkuat tata kelola program sekaligus memastikan setiap penggunaan anggaran benar-benar memberikan manfaat optimal bagi penerima. (Firman/Mun)