Berita
Dokumen Veronica Koman ke Jokowi,Mahfud Sebut Surat Sampah
AKTUALITAS.ID – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, menghiraukan temuan soal puluhan tahanan politik dan ratusan masyarakat sipil tewas di Papua dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Bagi Mahfud, dokumen yang disebut diserahkan salah satu aktivis Veronica Koman, saat kunjungan Jokowi di Australia baru-baru ini, belum diuji kebenarannya. Ia pun melihat, pengakuan […]
AKTUALITAS.ID – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, menghiraukan temuan soal puluhan tahanan politik dan ratusan masyarakat sipil tewas di Papua dalam kurun waktu lima tahun terakhir.
Bagi Mahfud, dokumen yang disebut diserahkan salah satu aktivis Veronica Koman, saat kunjungan Jokowi di Australia baru-baru ini, belum diuji kebenarannya. Ia pun melihat, pengakuan yang menyerahkan dokumen kepada kepala negara langsung Veronica hanya sebatas klaim.
“Kalau tentang Koman itu saya tahu surat seperti itu banyak. Orang berebutan salaman, kagum kepada presiden, ada yang ngasih map, amplop surat gitu. Jadi tidak ada urusan Koman apa bukan,” kata Mahfud di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (11/2/2020).
Mahfud menegaskan surat dari Veronica Koman belum dibaca oleh Presiden Jokowi. Berdasarkan siaran pers yang dikirim Veronica kepada wartawan, dokumen berisi nama dan sejumlah lokasi penahanan. Veronica juga mendesak, pemerintahan Jokowi menghentikan krisis politik dan kemanusiaan di wilayah Timur Indonesia tersebut.
“Kalau memang ada (surat) sampah aja lah kalau kayak gitu,” tegas Mahfud.
Sebelumnya Veronica mengatakan, dia dan tim telah menyerahkan dokumen mengenai operasi militer di Papua saat kunjungan Jokowi di Canberra, Australia.
Ia menyatakan, di awal periode pertamanya pada 2015, Presiden Jokowi membebaskan lima tahanan politik Papua. Langkah itu dinilai membawa harapan, meski di tahun-tahun berikutnya kekerasan masih tetap terjadi dan banyak orang ditangkap.
“Sekarang Presiden Jokowi sendiri yang sudah langsung pegang datanya, termasuk nama-nama dari 110 anak-anak dari total 243 sipil yang meninggal, akankah Presiden tetap tidak mengindahkan permintaan tersebut?” tuturnya.
-
POLITIK08/10/2026 09:00 WIBKPU Angkat Bicara soal Syarat Pendidikan Gibran
-
POLITIK08/10/2026 09:15 WIBWawan Leak Desak Wapres Gibran Ditangkap dan Diadili
-
PAPUA TENGAH08/10/2026 06:00 WIBLolos Diskualifikasi Tapi Cacat Bukti, KPU Siapkan Aturan Baru
-
JABODETABEK08/10/2026 06:30 WIBAwas SIM Mati! Buruan Cek 5 Lokasi SIM Keliling Jakarta Hari Ini
-
POLITIK07/10/2026 20:00 WIBAzhar Adam: Penunjukan Bahlil-Sarmuji Bukan Sekadar Jatah Politik
-
NUSANTARA07/10/2026 23:00 WIBBMKG: Ombak Raksasa Mengancam Sejumlah Perairan
-
NASIONAL08/10/2026 10:00 WIBDPR Ketok Biaya Haji 2027 Resmi Dipatok Rp98,4 Juta
-
OASE08/10/2026 05:00 WIBAl-Qur’an Ungkap Sisi Lain Emas yang Jarang Disadari
















