Berita
Jika Ingin Pulang, Mahfud Minta WNI Eks ISIS Lapor ke Kedutaan
AKTUALITAS.ID – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut selama ini pihaknya telah mengirimkan tim verifikasi untuk mendata dan bertemu langsung dengan WNI eks ISIS yang tersebar di beberapa negara. Mahfud mengatakan pemerintah tak menutup diri soal pemulangan anak-anak dan perempuan yang tergabung dalam FTF (Foreign Terrorist Fighters) atau teroris […]
AKTUALITAS.ID – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut selama ini pihaknya telah mengirimkan tim verifikasi untuk mendata dan bertemu langsung dengan WNI eks ISIS yang tersebar di beberapa negara.
Mahfud mengatakan pemerintah tak menutup diri soal pemulangan anak-anak dan perempuan yang tergabung dalam FTF (Foreign Terrorist Fighters) atau teroris lintas batas. Hanya saja, ia meminta agar mereka yang ingin kembali ke Indonesia melapor ke kedutaan agar bisa terdata dengan benar.
“Ya kalau ada (yang mau pulang). Ini silahkan saja lapor. Ini (yang lapor) gak ada. Hanya ada laporan dari pihak luar, bukan dari Indonesia. Indonesia sendiri sudah mencari ke sana. Sumbernya juga tidak pernah langsung ketemu,” kata dia.
Hanya saja kata Mahfud, pihaknya tak pernah bertemu langsung dengan Warga Negara Indonesia yang telah bergabung dengan ISIS dan tersiar kabar untuk minta dikembalikan ke Indonesia.
Selama ini kata dia, tim dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) pun telah datang ke lokasi-lokasi yang dilaporkan menjadi kamp-kamp para FTF asal Indonesia ini.
Ketika tiba di lokasi bukan para FTF yang mereka temui. Justru pihak BNPT hanya bisa bertemu dengan otoritas setempat yang sebelumnya melaporkan keberadaan para FTF ini.
“Kita ke sana cuma dapat nama-nama juga tidak langsung dengan mereka. Itu dapat dari Palang Merah Internasional, CIA, cuma gitu-gitu. Mereka kan menghindar dari kita,” kata Mahfud di Gedung Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu (12/2/2020).
Terkait dengan FTF, Mahfud mengatakan pemerintah telah memutuskan tiga hal secara gamblang. Pertama, menjamin rasa aman dan nyaman bagi 267 juta warga negara yang hidup di Indonesia.
“Harus dilindungi negara tidak boleh ada teroris,” kata dia.
“Yang kedua, tidak memulangkan fighter kombatan yang tergabung dalam FTF di beberapa negara. Yang ketiga, mendata, karena mendatannya ini kan dari lembaga-lembaga internasional datanya itu tidak teridentifikasi jumlah sekian ini sekian gitu loh,” jelasnya.
-
FOTO07/10/2026 18:38 WIBFOTO: Presiden Prabowo Beri Taklimat kepada 800 Perwira Tinggi TNI-Polri se-Indonesia
-
POLITIK08/10/2026 09:00 WIBKPU Angkat Bicara soal Syarat Pendidikan Gibran
-
RIAU07/10/2026 17:30 WIBTanam Matoa, Polsek Bengkalis Ingatkan Bahaya Membakar Hutan
-
POLITIK08/10/2026 09:15 WIBWawan Leak Desak Wapres Gibran Ditangkap dan Diadili
-
PAPUA TENGAH08/10/2026 06:00 WIBLolos Diskualifikasi Tapi Cacat Bukti, KPU Siapkan Aturan Baru
-
NASIONAL07/10/2026 16:00 WIBDPR Ingatkan Operator Seluler Lindungi Hak Pelanggan soal Sisa Kuota
-
RIAU07/10/2026 16:30 WIBCerita Warga Pekanbaru di Tengah Kepungan Kabut Asap
-
POLITIK07/10/2026 19:00 WIBAlmas: Ijazah Gibran Bisa Jadi Bom Waktu
















