DKPP Tegaskan Aduan Gibran Tak Gugur

AKTUALITAS.ID – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyatakan empat aduan terkait dugaan pelanggaran etik KPU dan Bawaslu dalam proses pencalonan Gibran Rakabuming Raka telah memenuhi syarat administrasi dan materiil. Sidang segera dijadwalkan, tetapi tanggalnya belum diumumkan.

Ketua DKPP Heddy Lugito menegaskan proses pengaduan tetap berjalan, meski Gibran disebut telah mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden. Menurut Heddy, pengunduran diri dan laporan etik merupakan dua persoalan berbeda.

“Masih tetap diproses. Ada empat aduan yang memenuhi syarat administrasi dan materialnya. Segera akan dijadwalkan sidang,” kata Heddy kepada wartawan, Sabtu (14/11/2026).

Heddy menjelaskan aduan tersebut menyangkut dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dalam Pilpres 2024. Karena itu, DKPP akan menangani perkara sesuai kewenangannya, terlepas dari perkembangan terkait posisi Gibran.
“Tidak ada kaitannya. Dua hal yang berbeda substansi,” ujarnya.

DKPP belum menetapkan tanggal persidangan. Heddy meminta publik menunggu pengumuman resmi setelah jadwal ditentukan.

Sebelumnya, Denny Indrayana bersama sejumlah pihak termasuk KIPP, Partai Ummat, FPP TNI, Subhan Palal, dan Mercy Sihombing—mengadukan komisioner KPU RI ke DKPP.

Mereka mempersoalkan Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023, yang mereka anggap dimasukkan secara tidak semestinya. Para pengadu juga menuding KPU tidak melakukan verifikasi dokumen pencalonan secara memadai serta membatasi akses Bawaslu terhadap dokumen dan Sistem Informasi Pencalonan (Silon).

Denny menyebut aduan tersebut juga berkaitan dengan pemenuhan syarat pendidikan Gibran. Ia meminta komisioner KPU yang diadukan diberi sanksi berat jika terbukti melanggar etik.

Tuduhan-tuduhan itu merupakan dalil para pengadu dan belum menjadi kesimpulan DKPP. Persidangan nantinya akan menguji aduan serta keterangan para pihak.

Pengaduan itu diajukan Denny dan pihak-pihak terkait pada Oktober 2026. Berdasarkan keterangan DKPP, dari aduan yang masuk, empat telah memenuhi syarat untuk disidangkan. Hingga kini, jadwal resmi sidang belum diumumkan. (Firman/Mun)