DPR Desak Pemerintah Usut Perekrut WNI yang Gabung Militer Rusia

AKTUALITAS.ID – Kabar tertangkapnya seorang warga negara Indonesia (WNI) oleh otoritas Ukraina usai bergabung dengan militer Rusia memicu reaksi keras dari parlemen. Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono mendesak pemerintah bergerak cepat memberikan perlindungan hukum sekaligus mengusut dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di balik kasus tersebut.

Menurut Dave Laksono, keterlibatan WNI di medan perang asing merupakan persoalan serius yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Dia meminta Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dan KBRI di Kyiv segera memastikan kondisi WNI tersebut serta mengawal hak-hak hukumnya.

“Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri dan KBRI di Kyiv perlu mengutamakan perlindungan terhadap WNI tersebut, termasuk memastikan kondisi mereka, memberikan akses kekonsuleran, serta pendampingan sesuai hukum yang berlaku,” ujar Dave kepada wartawan, Sabtu (14/11/2026).

Lebih jauh, Dave menyoroti berulangnya kasus WNI yang direkrut menjadi tentara bayaran maupun militer asing. Dia menilai pemerintah wajib menelusuri apakah WNI tersebut berangkat atas kehendak pribadi atau justru dijebak oleh sindikat penipuan.

Dave mengungkapkan adanya indikasi pola perekrutan terstruktur yang menyasar masyarakat lewat media sosial, jaringan pertemanan, hingga lingkungan keluarga dengan iming-iming gaji fantastis.

“Persoalan ini tidak hanya menyangkut keputusan individu, tetapi juga dugaan jaringan perekrutan lintas negara yang berpotensi melibatkan tindak pidana perdagangan orang,” tegas politikus tersebut.

Untuk memutus mata rantai ini, Dave mendorong evaluasi total dan penguatan koordinasi antara Kemlu, aparat penegak hukum, serta perwakilan RI di luar negeri. Dia meminta aparat melacak aktor intelektual hingga aliran dana di balik pengiriman WNI ke zona perang.

“Jaringan perekrut, perantara, hingga aliran dana perlu ditelusuri agar pihak-pihak yang mengambil keuntungan dari praktik tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban. Pengawasan terhadap tawaran pekerjaan di luar negeri, termasuk yang menggunakan visa kunjungan atau pendidikan sebagai kedok, juga perlu diperkuat,” tambahnya.

Komisi I DPR RI juga meminta pemerintah menggencarkan edukasi digital agar masyarakat tidak mudah tergiur tawaran kerja bergaji tinggi di negara yang tengah dilanda konflik bersenjata, terutama jika identitas perusahaan dan kontrak kerjanya tidak jelas.

“Kita tidak ingin WNI terjebak dalam konflik bersenjata negara lain atau menjadi korban eksploitasi jaringan perekrutan ilegal. Karena itu, penanganan kasus ini harus mencakup perlindungan terhadap WNI, penegakan hukum terhadap para perekrut, serta langkah pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang,” kata Dave.

Sebelumnya, Kemlu RI membenarkan laporan penangkapan seorang WNI yang bertempur di barisan militer Rusia melawan Ukraina. Juru Bicara Kemlu RI Yvonne Mewengkang menyatakan pihaknya telah menerima informasi resmi mengenai identitas awal WNI tersebut.

“KBRI di Kiev telah memperoleh informasi soal adanya penangkapan satu orang WNI, dengan inisial AS, oleh otoritas Ukraina,” kata Yvonne di Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Merespons kabar penangkapan itu, KBRI di Kyiv telah mengajukan permintaan akses kekonsuleran kepada otoritas Ukraina guna melakukan pendalaman dan verifikasi langsung terhadap kondisi AS.(Firman/Mun)