Connect with us

EKBIS

ESDM Tegaskan Tak Ada Izin Tambang di Taman Nasional Ujung Kulon

Aktualitas.id -

AKTUALITAS.ID – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan tidak ada izin usaha pertambangan maupun kegiatan tambang di Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten. Penetapan sebagian perairan di sekitarnya sebagai Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), menurut ESDM, bukan izin untuk menambang dan tidak mengubah fungsi konservasi taman nasional.

Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, mengatakan kawasan TNUK tidak ditetapkan sebagai wilayah pertambangan. WUP yang menjadi sorotan berada di sebagian perairan sekitar kawasan, bukan di dalam taman nasional.

“Kementerian ESDM menegaskan bahwa kawasan Taman Nasional Ujung Kulon tidak ditetapkan sebagai wilayah pertambangan dan hingga saat ini tidak ada satu pun izin tambang apa pun yang dikeluarkan,” kata Dwi dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu (18/11/2026).

BACA JUGA  Peringati Hari Jadi Pertambangan ke-78, ESDM Gelar Berbagai Rangkaian Kegiatan

Penetapan WUP itu tercantum dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K Tahun 2026 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Provinsi Banten. ESDM menyebut keputusan tersebut mengulang penetapan sebelumnya sekaligus memperbaiki sebagian ketentuan berdasarkan usulan Pemerintah Provinsi Banten.

Usulan wilayah pertambangan di perairan Banten telah bergulir sejak 2013. Setelah sempat dikecualikan dalam keputusan pada 2014, Pemprov Banten kembali mengusulkan wilayah tersebut pada 2015. Penetapan selanjutnya tercantum dalam keputusan wilayah pertambangan Pulau Jawa dan Bali pada 2017, lalu keputusan wilayah pertambangan Provinsi Banten pada 2022.

ESDM menjelaskan, sebagian perairan sekitar Ujung Kulon masuk WUP karena dinilai memiliki potensi mineral pembawa dan memenuhi kriteria teknis. Namun, status WUP hanya menempatkan area itu dalam perencanaan dan tata kelola sumber daya mineral—bukan memberikan hak atau persetujuan untuk melakukan penambangan.

BACA JUGA  Bahlil Naikkan Tukin ASN ESDM Hingga 100 Persen

“Penetapan wilayah usaha pertambangan merupakan bagian dari wilayah pertambangan yang masuk dalam perencanaan dan tata kelola sumber daya mineral nasional, bukan sebagai izin ataupun persetujuan untuk melakukan kegiatan penambangan,” ujar Dwi.

Menurut ESDM, penerbitan izin tambang tetap harus memenuhi persyaratan hukum, termasuk kesesuaian tata ruang, Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL), dan persetujuan lingkungan.

Dwi menegaskan, penetapan WUP tidak mengubah peruntukan kawasan konservasi maupun mengurangi fungsi perlindungan TNUK. Dengan demikian, ESDM menyatakan status WUP di perairan sekitar taman nasional tidak sama dengan izin tambang dan tidak berarti aktivitas pertambangan telah berlangsung di kawasan tersebut. (Bowo/Mun)

TRENDING