Masifnya Penyebaran Corona, Peneliti Cips Sebut Indonesia di Ambang Resesi

AKTUALITAS.ID – Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Pingkan Audrine Kosijungan menyebut empat hal yang harus dilakukan pemerintah dalam upaya menjaga perekonomian Indonesia di tengah wabah Virus Corona jenis baru atau COVID-19.

Pingkan menyatakan, Indonesia harus mewaspadai ancaman resesi karena terdapat gangguan rantai suplai global, melemahnya ekspor dan impor, serta menurunnya aktivitas bisnis yang disebabkan oleh penyebaran COVID-19.

“Melihat berbagai dinamika dalam perekonomian global, target pertumbuhan ekonomi pemerintah yang sebesar 5,3 persen untuk tahun ini rasanya akan sulit tercapai,” katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (19/3/2020).

Pingkan menyebutkan, empat aspek yang perlu menjadi catatan bagi pemerintah dalam berupaya mencapai pertumbuhan ekonomi, di antaranya dengan memaksimalkan stimulus fiskal yang telah dikeluarkan.

Ia meyakini, melalui stimulus fiskal jilid I, II, dan III yang akan dikeluarkan mengenai kesehatan, perlindungan sosial, dan upaya menjaga kinerja pelaku usaha akan mampu mencegah dampak negatif dari perlambatan ekonomi global. “Tentu saja hal ini (stimulus fiskal jilid tiga) perlu disambut baik dan diharapkan dalam prosesnya dapat terkoordinasi dengan baik di segala lapisan,” ujar Pingkan.

Berikutnya, kebijakan moneter yang melibatkan bank sentral harus memperhatikan aliran kredit agar dapat tersalurkan ke sektor ekonomi riil karena di masa krisis ini intervensi valuta asing dan langkah-langkah manajemen aliran modal dapat bermanfaat melengkapi tingkat suku bunga serta kebijakan moneter lainnya. “Terlebih melihat kondisi rupiah yang pada hari ini melemah terhadap dolar AS hingga mencapai Rp16.038,” katanya.

Kemudian, regulasi yang tanggap dinamika perekonomian dengan adanya sistem pengawasan keuangan juga perlu agar dapat menjaga stabilitas keuangan, kesehatan sistem perbankan, dan meminimalisir dampak negatif perekonomian.

Selanjutnya, Pingkan menyatakan harus ada harmonisasi kebijakan antara pusat dengan daerah karena sangat krusial mengingat jumlah penduduk Indonesia yang banyak dan tersebar di 34 provinsi.

Menurutnya, faktor kesehatan harus menjadi fokus utama dengan tetap memperhatikan bahwa karakteristik masyarakat antardaerah berbeda, sehingga penyesuaian kebijakan di sektor ekonomi juga berdampak pada kemaslahatan hidup banyak orang.