Berita
Lockdown untuk DKI konyol, Fadli Zon Sebut Muhadjir Menteri Baru Bangun Tidur
AKTUALITAS.ID – Wakil Ketua Umum DPP Gerindra Fadli Zon mengkritik Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy yang menyatakan usul lockdown untuk DKI konyol. Bagi Fadli, Muhadjir telat dan seperti baru bangun dari tidur. Dia menekankan usulan lockdown untuk penanganan Corona Covid-19 sudah mencuat sejak Maret 2020. Namun, Muhadjir baru bicara soal […]
AKTUALITAS.ID – Wakil Ketua Umum DPP Gerindra Fadli Zon mengkritik Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy yang menyatakan usul lockdown untuk DKI konyol. Bagi Fadli, Muhadjir telat dan seperti baru bangun dari tidur.
Dia menekankan usulan lockdown untuk penanganan Corona Covid-19 sudah mencuat sejak Maret 2020. Namun, Muhadjir baru bicara soal isu ini sekarang.
“Komentar Menko PMK ini terlambat 1,5 bulan. Diskusi soal lockdown bulan Maret lalu,” tulis Fadli di akun Twitternya, @fadlizon yang dikutip pada Jumat, (8/5/2020).
Fadli bilang pernyataan Muhadjir tak berguna dan salah sasaran.
“Ini menteri spt baru bangun tidur, n komentarnya salah waktu n salah sasaran. Tak berguna,” sebut Fadli.
Sebelumnya, dalam suatu acara bertema ‘Kebijakan Strategis Menghadapi Dampak Pandemik di Sektor Pembangunan Manusia Berbasis Revolusi Mental’, Kamis kemarin, 7 Mei 2020, Muhadjir menyampaikan konyol bila Ibu Kota Jakarta diberlakukan lockdown atau karantina wilayah.
Muhadjir menyebut bila kebijakan itu terealisasi maka Pemerintah mesti menanggung warga serta hewan peliharaannya. Untuk ukuran jumlah warga, DKI sudah memiliki 9 juta penduduk.
“Kalau kita me-lockdown DKI Jakarta, saudara bayangkan karantina DKI itu ada 9 juta penduduk yang akan ditanggung makannya sama pemerintah. Kucing dan anjing juga ditanggung oleh pemerintah itu kan usulan paling konyol, tidak mungkin kita melakukan,” ujarnya.
Maka itu, kata dia, opsi terbaik saat ini dengan menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
Pun, DKI sudah memberlakukan PSBB periode pertama sejak 10 April 2020-23 April 2020 atau selama 14 hari. Kini, Gubernur DKI Anies Baswedan sudah memperpanjang PSBB periode kedua selama 28 hari dari 24 April 2020 sampai 22 Mei 2020.
-
RAGAM17/09/2026 13:30 WIBCDC: 48 Negara Bagian Laporkan Lonjakan COVID
-
NASIONAL17/09/2026 09:00 WIBAndina Dorong Revitalisasi BTS di Kalteng
-
NASIONAL17/09/2026 17:00 WIBBakom RI: Prabowo Gagas Akademi Khusus Pejabat
-
POLITIK17/09/2026 06:00 WIBKetum Parpol Diam-Diam Sepakat PT 5%
-
RIAU17/09/2026 15:30 WIBSindikat SIM Palsu Dibongkar, Tiga Pejabat Polres Siak Diberikan Penghargaan
-
NUSANTARA17/09/2026 08:30 WIBBandung Diguncang 26 Kali Gempa dalam 12 Jam
-
POLITIK17/09/2026 13:00 WIBPDIP: Syarat Parlemen 5% Biar Gampang Atur Kuasa
-
JABODETABEK17/09/2026 06:30 WIBKamis! SIM Keliling Buka di 5 Titik

















