Komisi V DPR: Pembatasan Kendaraan Bukan Solusi Baik

AKTUALITAS.ID – Anggota Komisi V DPR RI, Bambang Haryo meminta
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menunda rencana pembatasan usia kendaraan.  Menurutnya, pembatasan kendaraan bukan solusi baik. Justru akan menambah permasalahan polusi, kemacetan, juga perekonomian. 

“Pembatasan umur kendaraan itu, maka akan terjadi pembelian mobil baru dan akan ada impor besar-besaran. Neraca perdagangan menjadi negatif, padahal yang diinginkan pemerintah, neraca perdagangan kita positif,” ungkapnya dalam siaran pers yang diterima Aktualitas.id , Selasa (20/8/2019).

Politisi partai Gerindra itu juga meminta pemerintah pusat dan DKI lebih cermat membuat kebijakan dalam merespons polusi di Ibu Kota.

“Jangan tergesa-gesa membuat kebijakan. Tolong dianalisis dulu, sebab musim hujan nanti karhutla (kebakaran hutan dan lahan) akan padam sendiri dan polusi asap di DKI otomatis berkurang,” kata Bambang.

Namun, dirinya tetap mengapresiasi Pemprov DKI yang semakin terbuka dan cepat menyajikan data polusi udara, sehingga masyarakat memperoleh informasi secara transparan.

Selain akibat karhutla, Bambang Haryo juga menyoroti polusi akibat masih besarnya penggunaan batu bara untuk pembangkit tenaga listrik dalam proyek listrik 35 ribu megawatt.

Kebijakan pemerintah ini dinilai tidak konsisten dengan upaya mengurangi polusi, termasuk rencana pengembangan mobil listrik.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan pada 2020 seluruh kendaraan umum yang beroperasi di ibu kota maksimal berusia 10 tahun untuk menekan polusi udara.

“Mulai 2019, kita tuntaskan tidak ada lagi angkutan umum di atas 10 tahun yang beroperasi dan harus lulus uji emisi,” kata Anies. [Kiki Budi Hartawan]