AKTUALITAS.ID – Presiden Joko Widodo didesak segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) KPK mengingat ada sejumlah pasal dalam UU yang baru saja direvisi itu dinilai sejumlah kalangan akan melemahkan KPK.
Revisi UU KPK juga memicu demonstrasi di berbagai daerah dalam dua pekan belakangan ini. Namun sejumlah parpol tak setuju Jokowi mengeluarkan Perppu. Salah satunya adalah Partai Nasional Demokrat (NasDem).
Kader Partai NasDem dan juga mantan Anggota DPR RI, Tengku Taufiqulhadi mengatakan revisi UU KPK merupakan kesepakatan pemerintah dan DPR. Karena itulah pihaknya mengingatkan presiden jangan dengan gampang menarik diri dari kesepakatan tersebut.
“Karena kalau dengan mudah menarik diri itu akan berpengaruh terhadap langkah-langkah politik berikutnya. Karena itu saya menganggap pemerintah tidak akan melakukan tindakan hal yang akan menampar legislatif. Saya rasa tidak akan Pak Jokowi akan mengambil langkah yang mempermalukan DPR. Langkah apapun dapat terjadi ke depan harus melalui konsultasi dan komunikasi yang baik dengan DPR,” jelasnya di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (5/10).
Taufiq mengatakan, presiden tak akan mengeluarkan Perppu dalam waktu dekat karena UU KPK hasil revisi belum diundangkan dan belum ada penomorannya. Dia menuding pihak yang mendesak presiden menerbitkan Perppu justru menjebak presiden agar terlihat konyol.
“Melakukan judicial review dan Perppu sekarang itu tidak relevan karena penomorannya belum ada. Karena itu harus menunggu dulu, kalau presiden belum meneken maka menunggu 30 hari. Setelah 30 hari boleh apapun kita lihat nanti,” ujarnya.
Menurutnya tidak baik mengeluarkan Perppu saat ini baik bagi DPR dan pemerintah. Dia juga yakin Perppu itu tidak akan keluar jika tidak ada pertimbangan sangat genting.
