Gaji Manajer Koperasi Merah Putih Tembus Rp50 Juta?

AKTUALITAS.ID – Pemerintah resmi membuka rekrutmen besar-besaran untuk 30.000 posisi manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Menariknya, para manajer yang lolos seleksi akan berstatus sebagai pegawai BUMN selama dua tahun pertama sebelum benar-benar mengelola koperasi secara mandiri.

Menteri Koordinator Bidang Pangan sekaligus Ketua Satgas Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa status pegawai BUMN ini bukan tanpa alasan. “Setelah itu akan dimatangkan lagi, nanti dua tahun di BUMN. Setelah itu, kalau serah terimanya tepat dua tahun maka dia akan ikut di Koperasi Desa Merah Putih,” ujarnya.

Para manajer akan ditempatkan di bawah PT Agrinas Pangan Nusantara dengan skema Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) selama dua tahun. Wakil Kepala BP BUMN, Tedi Bharata, menjelaskan bahwa langkah ini bertujuan memberikan pembinaan, pelatihan, dan pengalaman langsung dalam ekosistem bisnis yang lebih luas. “Ini karyawan tapi rasa entrepreneur-nya tinggi,” katanya.

Selama masa penugasan, manajer akan mendapatkan pelatihan intensif, pendampingan, serta dukungan dari BUMN. Mereka akan belajar mengelola distribusi produk, logistik, hingga hasil produksi desa. Pendekatan ini diharapkan mencetak manajer koperasi yang tidak hanya administratif, tetapi juga memiliki jiwa kewirausahaan yang kuat.

Program ini terbuka bagi lulusan D-3, D-4, hingga S-1 dari semua jurusan, dengan syarat usia maksimal 35 tahun dan IPK minimal 2,75. Pendaftaran dilakukan secara online melalui portal resmi https://phtc.panselnas.go.id hingga 24 April 2026.

Meski besaran gaji belum diumumkan secara resmi, kisarannya diperkirakan mengikuti standar gaji manajer di Indonesia, yakni Rp 7,5 juta hingga Rp 50 juta per bulan, tergantung kualifikasi dan pengalaman.

Dengan sistem ini, pemerintah ingin memastikan bahwa hanya sumber daya manusia yang kompeten dan berprestasi yang akan melanjutkan pengelolaan koperasi. Program Koperasi Merah Putih sendiri menjadi salah satu strategi utama pemerintah dalam memperkuat ekonomi desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. (Kusuma/Mun)